Bakal Selesaikan Tunggakan BPJS Kesehatan Rp330 Miliar di APBD Perubahan 2025, Ini Asal Muasal Utang Tersebut...

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Sekda Herman Suryatman memberikan jawaban, atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar, terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2024 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin 23 Juni 2025.

Salah satunya, menanggapi pertanyaan fraksi PDIP terkait adanya tunggakan Pemprov Jabar terhadap BPJS Kesehatan di kabupaten/kota senilai ratusan miliar rupiah.

"Dapat saya jelaskan bahwa penundaan kontribusi terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung Universal Health Coverage atay UHC," kata Sekda Herman membacakan jawaban dari Gubernur Dedi Mulyadi.

Besaran tunggakan BPJS Kesehatan kepada kabupaten/kota ini lanjut dia, terjadi pada 2023 dan 2024 lalu. Dimana total tunggakannya di angka Rp330 miliar lebih.

Salah satu sebabnya, adalah adanya alokasi pembiayaan yang cukup besar untuk menyukseskan kontestasi Pilkada serentak 2024 di Jabar.

"Sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan, kepada kabupaten/kota," ucapnya.

"Namun demikian pemerintah provinsi berkomitmen, untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan 2024 tersebut pada perubahan APBD 2025," imbuhnya.

Sekda Herman merincikan, total utang BPJS Kesehatan senilai Rp330 miliar ini terjadi dalam dua tahun, yakni 2023 dan 2024. Dimana pada 2023 sekitar Rp80 miliar dan 2024 senilai sekira Rp250 miliar.

"2023, Rp80 miliar kami tunggak karena usulan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada dalam RKPD. 2024, sebesar Rp250 miliar itu karena kaitan prioritas kita untuk menyukseskan Pilkada serentak yang membutuhkan anggaran sangat besar yaitu Rp1,6 triliun lebih," paparnya.

Pada 2024, sejatinya lanjut Sekda Herman, Pemprov Jabar telah mengucurkan anggaran untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp600 miliar.

"2025, kami support atas izin dan atas komitmen dari DPRD, sebesar Rp483 miliar lebih. Walaupun masih ada tunggakan akan kita selesaikan," terangnya.