Bandara Husein Reaktivasi, Pemprov Jabar Fokus Selamatkan Kertajati

INILAHKORAN.ID - Di tengah mencuatnya wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Pemprov Jabar memilih bersikap hati-hati. 

Pemprov Jabar menegaskan, keputusan hidup-matinya rencana reaktivasi Bandara Husein tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, ramainya pembahasan reaktivasi Bandara Husein itu terjadi pascakunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bandung beberapa waktu lalu.

Pihaknya menekankan, Pemprov Jabar masih menunggu arah kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait masa depan bandara yang sebelumnya ditinggalkan penerbangan komersial setelah perpindahan aktivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

“Ya kita tunggu saja. Ini kan masalah kebijakan. Kami menunggu saja,” ujar Herman, Kamis (28/5/2026).

Wacana menghidupkan kembali Bandara Husein muncul, usai kunjungan Presiden Prabowo ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026. 

Pemerintah pusat disebut tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk mengembalikan denyut ekonomi dan sektor pariwisata Bandung, yang dinilai terdampak sejak penerbangan komersial dipusatkan ke BIJB Kertajati.

Skema yang dibahas bukan hanya pemulihan penerbangan domestik. Sejumlah rute potensial seperti Medan, Surabaya, hingga Bali disebut masuk radar pembukaan kembali. Bahkan, opsi penerbangan internasional menuju Singapura dan Kuala Lumpur ikut digodok sebagai upaya memperkuat konektivitas Bandung.

Namun, di saat Bandara Husein berpeluang kembali beroperasi, arah pengembangan Kertajati justru mulai dipetakan ulang. 

Bandara yang berada di Majalengka itu diproyeksikan mengambil posisi berbeda dengan fokus pada penerbangan internasional jarak jauh, layanan haji dan umrah, serta pengembangan industri maintenance repair overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi (BIA) Setda Jabar Deny Hermawan memastikan, Pemprov Jabar tetap berupaya mengoptimalkan keberadaan BIJB Kertajati, salah satunya dengan mempercepat pengembangan fasilitas MRO.

Menurutnya, langkah tersebut telah sesuai dengan arah perencanaan perusahaan dan kini mulai ditindaklanjuti melalui penguatan kesiapan lahan maupun infrastruktur penunjang untuk mendukung kolaborasi bersama mitra teknis.

“Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati untuk MRO, sejalan dengan dokumen perencanaan perusahaan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Tak berhenti pada aspek pembangunan fisik, Pemprov juga meminta agar pengembangan MRO terintegrasi dengan rencana bisnis perusahaan. Tujuannya, menjaga keberlanjutan proyeksi keuangan PT BIJB di tengah tantangan industri penerbangan.

Deny memastikan, pengembangan proyek MRO tidak akan menggeser komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat di perusahaan pengelola bandara tersebut. Pasalnya, model yang saat ini ditempuh masih berupa kerja sama operasional dengan mitra teknis.

“Rencana MRO ini tidak mengubah porsi saham Pemprov Jabar, karena sementara saat ini dilakukan melalui kerja sama,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi perhatian serius terhadap penguatan koordinasi antara daerah dan pemerintah pusat agar pengembangan Kertajati tidak keluar dari target bisnis yang ditetapkan.

“Arahan yang diberikan sangat strategis, mengedepankan koordinasi dalam rangka keberhasilannya dengan pusat, dan memitigasi risiko,” tutupnya.