Kualitas Air Baku Menurun, Perumda Tirtawening Ajak Komisi B Tinjau ke Lapangan

INILAH, Bandung - Direktur Utama Perumda Tirtawening Sony Salimi mengapresiasi kunjungan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung pada Selasa (3/8/2021). 

Menurutnya, kunjungan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mengolah air baku dari lingkungan untuk didistribusikan kepada masyarakat. 

"Kita berharap melalui mitra kita dari DPRD Kota Bandung ini, khususnya anggota Komisi B akan bersama-sama berjuang agar kualitas air baku yang diolah menjadi lebih baik," kata Sony. 

Dia mengakui pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada Perumda Tirtawening Kota Bandung. Terutama dalam pembiayaan pengolahan air baku seiring kualitasnya yang cenderung menurun. 

"Kita bisa lihat bersama, salah satu sumber air baku (Bantar Awi) sudah terkontaminasi. Banyak buih hasil limbah, utamanya dari kotoran hewan ternak yang mempengaruhi kualitas air baku," ucapnya. 

Walhasil, biaya yang harus dikeluarkan pihaknya dalam mengolah air baku menjadi sangat mahal. Belum lagi kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya ikut menurun. 

"Kita amati dari 2020-2021, kemampuan membayar masyarakat menurun sampai 25 persen. Biasanya kita terima pembayaran dari masyarakat Rp20-21 miliar, turun di angka Rp15-16 miliar per bulan," ucapnya. 

Selama pandemi ini, Perumda Tirtawening Kota Bandung berusaha tidak mengotak-atik hak-hak karyawan seperti pemotongan gaji. Namun, pihaknya mencoba melakukan efisiensi dalam pengolahan air baku. 

"Permasalahan air baku yang buruk ini bukan terjadi saat ini saja. Kondisi ini sudah lama terjadi. Kita juga sudah berkirim surat, melakukan audiensi di 2017 bersama provinsi, tetapi belum ada tindak lanjut," ujar dia. 

Melalui DPRD Kota Bandung, diharapkan Sony, dapat memberikan solusi atas persoalan saat ini. Utamanya kepada mereka-mereka para pemangku kebijakan di level yang lebih tinggi. 

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Hasan Faozi mengatakan persoalan buruknya sumber air baku saat ini tidak dapat diselesaikan Pemkot Bandung. 

Dia menuturkan, pemerintahan kabupaten/kota bahkan provinsi harus ikut serta dalam mencari solusi. Apalagi, penggunaan bahan kimia berlebih dapat memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. 

"Seperti di Bantar Awi, salah satu sumber air baku yang kita tahu tercemar oleh kotoran hewan ternak. Memang ada beberapa titik limbah harus cepat ditangani baik oleh kota/kabupaten dan provinsi," kata Faozi. 

Komisi B DPRD Kota Bandung dalam hal ini, dipastikan dia akan segera menindaklanjuti dengan melaporkan hasil kunjungannya kepada pimpinan. Sehingga diharapkan, adanya koordinasi ditingkat provinsi. 

"Jelas, cost pengolahan air baku akan lebih tinggi apabila air baku yang diolah seperti ini (tercemar). Mudah-mudahan, dengan kunjungan ini akan sampai kepada pemangku kebijakan di provinsi," ucapnya. (Yogo Triastopo)