Sebanyak 37 Ribu Rumah di Kabupaten Bandung Tak Layak Huni, Ini Seruan Dadang Supriatna

INILAHKORAN,Bandung,- Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, ada sekitar 37.000 rumah di Kabupaten Bandung yang masih berstatus tidak layak huni dan membutuhkan uluran tangan semua pihak.

Bupati Bandung Dadang Supriatna pun meminta para pengusaha untuk turut menangani program perbaikan terhadap sekitar 37.000 rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung.

Hal itu disampaikan Dadang Supriatna mengingat kebutuhan untuk rutilahu membutuhkan anggaran besar.

Baca Juga: PPKM Aglomerasi Jabodetabek Turun ke Level 2, Luhut: Karena Penurunan Kasus Konfirmasi Harian

Padahal tak bisa dipungkiri anggaran APBD Kabupaten Bandung juga penuh dengan keterbatasan.

Menurut Kang DS sapaan akrabnya Dadang Supriatna, pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 37.000 Rutilahu yang tersebar di berbagai kecamatan.

Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penanganan rumah tidak layak huni itu akan sulit terselesaikan.

Baca Juga: PPKM Aglomerasi Jabodetabek Turun ke Level 2, Luhut: Karena Penurunan Kasus Konfirmasi Harian

"Jika mengandalkan anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak akan selesai. Maka kita harus gotong royong atau bersama-sama dalam menyelesaikannya," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Senin, 7 Maret 2022.

Menurutnya, kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah sesuai dengan skema Pentahelix dalam penanganan kota. Pengusaha, kata dia, bisa membantu melalui hibah atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Setiap tahunnya, ia menargetkan untuk memperbaiki 7.000 Rutilahu di Kabupaten Bandung. Adapun pada tahun 2021, penanganan Rutilahu di Kabupaten Bandung menurutnya telah mencapai target.

Baca Juga: Serap Aspriasi Buruh, Yana Mulyana Bertemu Forum Komunikasi Serikat Pekerja Kota Bandung

Pada tahun tersebut, menurutnya ada 7.735 unit Rutilahu yang diperbaiki dan menjadi layak huni setelah memanfaatkan anggaran APBN, APBD Provinsi Jabar, dan APBD Kabupaten Bandung.

Selain itu, ia pun mengaku terus mendorong berbagai pihak lainnya agar dapat menangani permasalahan Rutilahu di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2022 ini, kata dia, rencananya akan ada bantuan perbaikan bagi 3.500 Rutilahu dari DPR RI.

"Sebagian ada dari CSR. Nah, saya terus melakukan berbagai upaya maupun lobi dengan anggota DPR RI," kata Dadang.

Baca Juga: Gambaran Kematian Pemicu Semangat Ibadah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah: Bekal Kematian

Persoalan rutilahu di Kabupaten Bandung sebenarnya berulang kali menjadi sorotan berbagai pihak termasuk DPRD Jawa Barat.

Pasalnya bantuan anggaran rutilahu sebesar Rp17.500.000 untuk setiap penerima dianggap belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Hal itupun mencuat saat DPRD Provinsi Jawa Barat mengevaluasi program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Kunci Kebahagiaan Supaya Tenang Jalani Hari, Ustadz Hanan Attaki: Allah yang Urus

Saat itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat turun langsung untuk meninjau program pembangunan tersebut.

Menurut Ineu, berkaca dari anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp17.500.000 yang didapat masyarakat dalam bentuk barang dirasa masih sangat kurang dan diharapkan bisa ditambahkan untuk program rutilahu di tahun selanjutnya.

"Tadi pak kades juga menyampaikan bahwa dengan anggaran sebesar 17,5 juta rupiah dalam bentuk barang masih dirasakan kurang dan diharapkan bisa ditambah di program tahun selanjutnya," kata Ineu di Desa Sukapura, Kabupaten Bandung. Kamis, 24 Februari 2022 lalu.

Baca Juga: Polda Metro: Azis Samual Masih Tutup Mulut Soal Pengeroyokan Ketua KNPI

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati menambahkan, Komisi IV akan terus mendukung program Rutilahu untuk masyarakat untuk mempunyai rumah tinggal yang layak huni.

Apalagi dengan anggaran yang akan naik di tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 20 juta rupiah bisa lebih membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Pastinya kami di Komisi IV akan terus mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat seperti program Rutilahu," ujarnya.

Baca Juga: Perjalanan Domestik Darat, Laut, Udara, Pemerintah Hapus Aturan Antigen dan PCR

"Agar masyarakat mempunyai rumah yang layak huni, apalagi ditahun 2022 ini anggaran per unit akan naik sebesar 20 juta rupiah sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan," tambah Cucu.

Sayanyna, kenaikan anggaran program Rumah tidak layak huni (Rutilahu) Pemerintah Provinsi Jawa barat di tahun 2022 dari Rp17.500.000 menjadi Rp20.000.000 nampaknya tidak sepenuhnya membuat banyak pihak bahagia.

Pasalnya jumlah penerima program tersebut malah menjadi menyusut dari yang awalnya 31.500 unit rumah menjadi hanya 9406 unit saja pada 2022.***