Bapemperda DPRD Jabar Genjot Raperda Sampah, Sinkronisasi dengan DPRD KBB Jadi Kunci
Bapemperda DPRD Jabar mempercepat penyusunan regulasi strategis dengan memperkuat sinkronisasi lintas daerah dalam menyusun Raperda sampah
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mempercepat penyusunan regulasi strategis dengan memperkuat sinkronisasi lintas daerah. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Agenda ini tak sekadar kunjungan formal, melainkan upaya serius mengintegrasikan kebijakan tata kelola sampah berbasis kebutuhan riil daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD KBB, kedua belah pihak mengulas berbagai praktik terbaik pengelolaan sampah, termasuk tantangan khas wilayah KBB sebagai daerah penyangga sekaligus kawasan wisata.
Ketua Bapemperda DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data lapangan dalam setiap produk legislasi yang disusun.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir di tingkat provinsi selaras dengan kebutuhan di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi dengan DPRD KBB ini sangat penting untuk memotret tantangan nyata di lapangan, terutama dalam hal pengelolaan sampah berbasis komunitas dan perlindungan lingkungan hidup," ujar Sugianto dikutip Jumat 27 Maret 2026.
Menurutnya, KBB menyimpan potensi besar dalam pengembangan sistem pengolahan sampah mandiri yang bisa direplikasi di daerah lain. Karena itu, hasil diskusi ini akan menjadi bahan strategis dalam memperkaya substansi Raperda agar lebih aplikatif dan solutif.
Bapemperda menargetkan regulasi yang tengah digodok tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan lingkungan yang semakin kompleks, termasuk peningkatan volume sampah dan tuntutan pengelolaan berkelanjutan.
Sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota dinilai menjadi faktor kunci dalam menghasilkan perda yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Tentunya kami berharap akan terwujud regulasi yang komprehensif bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat," tutupnya.
Editor : Ahmad Sayuti

