Bawaslu Garut Butuh Saksi Ahli Bahas Pidana Pemilu Satpol PP
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat membutuhkan saksi ahli dari Kemenpan-RB untuk membahas pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang menyampaikan dukungan kepada wakil calon presiden Gibran Rakabuming Raka.
INILAHKORAN, Garut-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat membutuhkan saksi ahli dari Kemenpan-RB untuk membahas pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang menyampaikan dukungan kepada wakil calon presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Masih proses, kita sedang meminta keterangan ahli, rencana saksi ahli dari Menpan-RB," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid di Garut, Rabu.
Ia menuturkan Bawaslu Garut sudah melakukan penelusuran terkait kasus sebaran video anggota Satpol PP Garut yang menyampaikan dukungan terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga : Innalillahi, Jasad Korban Kebakaran Toko Material Cianjur Ditemukan di Musala, Kemungkinan Sedang Salat
Bawaslu Garut juga sudah memeriksa 14 anggota Satpol PP Garut terdiri dari 13 orang yang ada dalam video, dan satu orang yang merekam kegiatan pernyataan bersama-sama dukungan pada salah satu calon wakil presiden.
Ahmad menyampaikan Bawaslu Garut selanjutnya melayangkan surat permohonan ke Kemenpan-RB untuk menghadirkan saksi ahli dalam rangka memintai keterangan terkait kasus Satpol PP Garut.
"Namun masih menunggu informasi kesediaan dari pihak Menpan RB, tapi surat permintaan untuk ahli sudah dikirim," katanya.
Baca Juga : Pemuda 17 Tahun Nekat Mencoba Merampok Minimarket
Ia menjelaskan alasan memintai keterangan saksi ahli karena ada beberapa hal yang dibutuhkan, salah satunya pemahaman status kepegawaian anggota Satpol PP Garut yang merupakan pegawai kontrak dan sukarelawan.
Halaman :
