Bawaslu Kab Bandung Berharap Partisipasi Masyarakat Meningkat dalam hal Pengawasan

INILAHKORAN,Soreang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung berharap angka partisipatif masyarakat dalam hal pengawasan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, mengalami peningkatan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Bawaslau Kabupaten Bandung, Dede Sodikin mengatakan, bahwa pihaknya telah mengundang ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat, untuk mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif.

"Kami terus melakukan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat. Seperti  dari kelompok keagamaan, kemasyarakatan, disabilitas, Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) serta kelompok pelajar dan mahasiswa,"kata Dede, di Soreang Kamis 1 Agustus 2024.

Dikatakan Dede, efektifitas pengawasan partisipatif ini sudah mulai meningkat khususnya di Kabupaten Bandung. Hal tersebut bisa dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tentang pengawasan partisipatif masyarakat dengan angka 67 persen.

"Harapan kami angka partisipatif masyarakat ini semakin tinggi. Karena kami di Bawaslu mempunyai keterbatasan ad hoc di tingkat kecamatan," ujarnya.

Dede menjelaskan, salah satu tugas dari Bawaslu ialah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bawaalu Nomor 2 Tahun 2023.

Bedasarkan IKP 2024, Kabupaten Bandung tercatat sebagai salah satu kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi, dengan skor 91,58. Skor itu bahkan yang tertinggi di Jawa Barat, dan tertinggi ketiga di Indonesia.

Skor IKP itu memiliki empat dimensi utama, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Skor IKP 2024 Kabupaten Bandung yang tinggi terutama disumbang oleh kerawanan dimensi sosial politik, dengan skor 100.

Kabupaten Bandung juga mendapatkan skor kerawanan yang tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Untuk dimensi partisipasi, Kabupaten Bandung juga memiliki tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional, meski skornya tidak setinggi tiga dimensi lainnya.

"Jika dilihat dari IKP, peran partisipatif masyarakat di Kabupaten Bandung itu sudah mulai di angka 67 persen. Kami sebagai pengawas pemilu mempunyai keterbatasan jumlah petugas, makanya kami tekankan bahwa angka partisipatif ini harus semakin baik dari tahun ke tahun," katanya.

Menurut Dede, dimensi partisipasi relatif menjadi dimensi yang tidak begitu tinggi tingkat konstribusinya terhadap kerawanan. Meski demikian, dimensi partisipasi tetap menjadi sumber kerawanan, terutama terkait dengan akses terbukanya ruang berpartisipasi bagi publik dalam pemilu.

"Harapannya masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi dari kami bisa menyampaikan lagi ke masyarakat lainnya. Sehingga, semakin banyak masyarakat yang melakukan pengawasan, jika ditemukan dugaan pelanggaran paling tidak berani melaporkannya,"ujarnya. ***