BBM Nonsubsidi Naik, DLH Kota Bandung Akui Ada Penyesuaian Biaya Operasional

INILAHKORAN.ID - Kenaikan harga BBM Nonsubsidi yang menembus Rp23.600 per liter untuk Dexlite pada pertengahan April 2026, tak serta merta mengguncang jadwal pengangkutan sampah di Kota Bandung. Namun di balik stabilitas layanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengakui ada penyesuaian anggaran yang berjalan secara sistemik melalui mekanisme digital pengisian bahan bakar.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto menjelaskan, operasional armada pengangkut sampah tidak sepenuhnya bergantung pada satu skema pengadaan kendaraan. Menurutnya, terdapat tiga kategori kendaraan yang digunakan dalam layanan persampahan dengan implikasi biaya yang berbeda-beda.

“Kalau yang satu jenis itu yang punya kita, jadi plat merah memang milik DLH. Itu tidak memakai BBM subsidi, menggunakan Dexlite Pertamina dengan kartu radio frequency identification (RFID). Kemudian ada dua jenis lain yang plat kuning, itu kita rental dan sewa,” kata Darto, Rabu 22 April 2026.

Dia menuturkan, untuk kendaraan sewa atau rental. DLH Kota Bandung tidak menanggung biaya bahan bakar. Skema yang digunakan adalah pembayaran jasa angkut kepada penyedia, sementara konsumsi BBM menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

“Nah yang rental dan sewa itu kita tidak bicara BBM nya, kita bicara upah angkut saja. Jadi BBM menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan,” ucapnya.

Meski demikian, Darto mengakui kenaikan harga BBM tetap berdampak pada struktur pembiayaan armada milik dinas. Sistem pengisian BBM berbasis kartu RFID yang digunakan DLH Kota Bandung, membuat setiap perubahan harga langsung tercermin dalam saldo pengeluaran operasional.

“Ya jelas dong, karena yang semula kita hitung dengan harga X, kemudian naik menjadi harga baru. Itu pasti berpengaruh,” ujar dia.

Namun pihaknya menilai, dampak tersebut masih dapat dikelola melalui mekanisme top up anggaran yang bersifat rutin. Menurutnya, sistem RFID membuat pengeluaran BBM tercatat secara real time dan mengikuti harga faktual saat pengisian.

“Di dalam perjanjian dengan Pertamina, RFID itu menggunakan harga faktual. Jadi seperti saldo BBM. Kalau harga naik atau turun, yang tercatat tetap harga saat pengisian,” jelasnya.

Darto juga menyebut, secara proporsi armada DLH Kota Bandung terdiri dari sekitar 50 persen kendaraan milik dinas dan 50 persen kendaraan sewa meski rincian teknisnya berada di tingkat unit pelaksana teknis (UPT).

“Kurang lebih 50-50, tapi detailnya ada di UPT,” ujar dia.

Meski terdapat kenaikan biaya operasional akibat BBM, pihaknya menegaskan layanan pengangkutan sampah di Kota Bandung tidak mengalami perubahan jadwal maupun gangguan signifikan. Faktor yang justru lebih berpengaruh terhadap layanan disebut, berasal dari kondisi teknis di lapangan.

“Di Kota Bandung tidak berpengaruh terhadap jadwal pengangkutan. Yang lebih berpengaruh itu faktor teknis operasional seperti hujan, kondisi TPS atau kendala saat loading,” ucapnya.

Dia menambahkan, kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi yang sudah diperhitungkan dalam sistem operasional yang ada. Sehingga tidak mengubah pola layanan dasar kepada masyarakat.

“BBM itu konsekuensi logis yang harus ditanggung dalam operasional. Dengan skema pengelolaan berbasis sistem digital dan pembagian peran armada yang jelas antara milik dinas dan pihak ketiga, kami memastikan layanan persampahan tetap berjalan di tengah fluktuasi harga energi," tandas dia.***