Bedah Rumah Jabar Melejit Delapan Kali Lipat, Hampir 50 Ribu Rutilahu Tertangani

INILAHKORAN.ID - Pemerintah pusat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Jawa Barat secara masif pada 2026. Jumlah rumah yang memperoleh bantuan perbaikan melonjak drastis menjadi 49.229 unit, jauh melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 6.367 unit.

Lonjakan hampir delapan kali lipat tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar program bedah rumah di Jawa Barat, dalam beberapa tahun terakhir. 

Pemerintah menilai, peningkatan itu penting untuk mengejar kebutuhan hunian layak yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut, kenaikan alokasi bantuan menunjukkan kuatnya dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pengentasan kawasan permukiman tidak layak huni.

“Posisi terakhir luar biasa. Bantuan rutilahu menembus 49.229 unit, dan tahun sebelumnya hanya 6.367 unit, atau hampir delapan kali lipat,” ujar Herman, Selasa (6/10/2026).

Menurut Herman, tambahan kuota bedah rumah merupakan hasil sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Tak hanya memperbesar jumlah penerima manfaat, pelaksanaan program juga dirancang agar warga terlibat langsung dalam proses pembangunan. Melalui skema pembelian material secara kolektif, setiap penerima bantuan mendapatkan anggaran Rp20 juta yang digunakan secara terbuka dan dapat diawasi bersama.

“Kami baru saja mengikuti tender rakyat. Jadi Rp20 juta berkelompok, sangat transparan. Bahkan ada kompetisi yang sederhana sehingga rakyat mendapatkan harga termurah untuk bahan-bahan bangunannya,” ucapnya.

Skema tersebut diyakini mampu menekan biaya pembangunan, sekaligus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan material rumah.

Di Kabupaten Subang, salah seorang penerima bantuan bernama Madi tengah menjalani proses renovasi rumah. Pemerintah berharap pembangunan dapat segera rampung sehingga keluarga penerima manfaat dapat menempati hunian yang lebih aman, sehat, dan layak.

“Sebentar lagi rumah ini akan berubah menjadi rumah layak huni,” katanya.

Data Kementerian PKP menunjukkan, Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan alokasi Program Bedah Rumah paling signifikan pada 2026. 

Selain memperluas cakupan penerima bantuan, penerapan mekanisme Tender Rakyat dalam pengadaan material juga menghasilkan efisiensi anggaran. Pada salah satu pelaksanaan di Purwakarta, penghematan yang tercatat mencapai 5,02 persen.

Program tersebut dinilai semakin relevan, karena tingkat akses masyarakat Jawa Barat terhadap hunian layak masih tertinggal dibanding rata-rata nasional. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, baru 58,46 persen rumah tangga di Jawa Barat yang menempati hunian layak, sementara rata-rata nasional telah mencapai 68,40 persen.

Dengan tambahan puluhan ribu unit bantuan pada 2026, pemerintah berharap kesenjangan akses hunian layak di Jawa Barat dapat terus diperkecil sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.