Bela Raja Juli soal Kerusakan Hutan, Anggota DPR: Menhut Cuma Cuci Piring

Anggota DPR bela Raja Juli soal kerusakan hutan. Menurutnya, Menhut tidak bisa dijadikan kambing hitam

Bela Raja Juli soal Kerusakan Hutan, Anggota DPR: Menhut Cuma Cuci Piring
Raja Juli antoni dibela anggota dpr soal kerusakan hutan

INILAHKORAN - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa dijadikan kambing hitam atas kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. 

Menurutnya, kerusakan ekologis yang kini memicu banjir dan longsor merupakan masalah lama yang sudah berlangsung sejak era reformasi.

“Pak Menteri ini cuma cuci piring. Makanya saya bela. Perusakan hutan ini bukan satu atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita sudah hancur,” ujar Firman.

Firman menilai kerusakan hutan Indonesia bukanlah masalah baru, melainkan akumulasi berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan buruk bertahun-tahun lamanya. Karena itu, ia menilai tidak adil bila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada menteri yang baru menjabat.

Rapat tersebut juga membahas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Firman turut menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan serta memperbesar risiko bencana.

“Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” tegasnya.

Ia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis Indonesia, bahkan menyebut dirinya kerap merasa was-was saat melintasi kawasan rawan longsor seperti Puncak.

“Bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang takut lewat Puncak. Takut ada tanah longsor, takut jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

Firman juga mengkritik keras masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah kondisi darurat bencana. Meski aktivitas itu legal secara izin, ia menilai tindakan tersebut tidak menunjukkan empati.

“Dalam situasi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu. Walaupun punya izin, saya minta ditindak tegas. Kalau perlu cabut izinnya. Mereka tidak punya sense of crisis. Itu pelecehan terhadap negara dan rakyat di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” tegasnya.


Editor : Firda Rachmawati