Berbatasan dengan Daerah Penyebaran Rabies, Kepala UPTD Puskeswan: Cimahi Bebas Tapi Terancam
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal gencar melakukan vaksinasi dan pengendalian populasi liar untuk terus mempertahankan status bebas rabies.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cimahi - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal gencar melakukan vaksinasi dan pengendalian populasi liar untuk terus mempertahankan status bebas rabies.
Pasalnya, lokasi geografis Cimahi yang berbatasan langsung dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuat risiko penyebaran rabies dari hewan liar tetap tinggi, sehingga ancaman virus tersebut masih mengintai.
"Tindakan pencegahan berupa vaksinasi rabies dan kontrol populasi hewan itu penting dilakukan," kata Kepala UPTD Puskeswan Kota Cimahi, Irfan Fazar Ramadhan, Selasa 6 Mei 2025.
Irfan menilai, kendati pihaknya belum menemukan kasus positif rabies baik pada manusia maupun hewan, namun laporan gigitan tetap muncul dan tidak bisa diabaikan.
"Karena Cimahi daerah perbatasan, kita harus melakukan tindakan pencegahan, salah satunya adalah kontrol populasi sama vaksinasi," jelasnya.
Irfan menyebut, Kota Cimahi masih tetap masuk kategori 'bebas tapi terancam', lantaran daerah tetangga seperti Bandung Barat terdapat kasus rabies.
"Makanya kita harus melakukan perlindungan, salah satunya vaksinasi dan kontrol populasi," ujarnya.
Oleh karena itu, sebut Irfan, UPTD Puskeswan bakal fokus pada pelayanan kesehatan hewan secara teknis, termasuk vaksinasi rabies dan penanganan penyakit umum seperti jamur hingga virus panleukopenia.
"Kita pelayanan aja, on the spot. Namun, untuk kasus seperti rabies, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada, paling hanya gigitan," sebutnya.
Tak cuma itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dan melakukan pembagian tugas bersama dinas terkait. Sebab, Puskeswan lebih banyak bertugas dalam pelaksanaan teknis, seperti pengadaan vaksin dan obat-obatan.
Termasuk fasilitas peralatan lapangan yang diperoleh dari dinas dan pengadaan internal.
"Kita bukan kolaborasi dalam arti kerja sama luar instansi. Tapi lebih ke pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari dinas. Kita backup teknisnya," bebernya. ***
Editor : Ahmad Sayuti

