Berikan Akses Setara, BPBD Kota Cimahi Gelar Edukasi Mitigasi Kebencanaan kepada Kaum Disabilitas

INILAHKORAN, Cimahi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cimahi kian memasifkan edukasi mitigasi kebencanaan dengan menyasar penyandang disabilitas di wilayahnya.

Upaya BPBD Kota Cimahi tersebut dilakukan lantaran informasi terkait edukasi mitigasi kebencanaan belum sepenuhnya menyentuh kalangan disabililtas. Terlebih, bagi mereka disabilitas dengan kategori tunarungu yang kerap kesulitan dalam mengakses peringatan dini, serta langkah-langkah penyelamatannya.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan para penyandang disabilitas, khususnya tunarungu memiliki akses yang setara terkait informasi dan edukasi mitigasi kebencanaan," kata Kalak BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan, Kamis 13 Februari 2025.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting lantaran bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan bisa terjadi kapan saja, terutama di wilayah rawan bencana.

Meski begitu, Fithriandy tak memungkiri sosialisasi terkait mitigasi bencana ini belum secara menyeluruh dilakukan lantaran tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai. Terlebih bagi penyandang tunarungu yang bergantung pada komunikasi visual.

"Salah satu fokus utama kami adalah memastikan teman-teman tuli mendapatkan informasi yang tepat, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dalam situasi darurat," sebutnya.

Fithriandy menjelaskan, dalam sosialisasi tersebut para penyandang tunarungu mendapatkan edukasi tentang penggunaan alat komunikasi berbasis visual, seperti lampu peringatan dan sinyal cahaya sebagai bagian dari sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).  

"Kami menekankan pentingnya pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus diambil saat terjadi bencana," jelasnya.  

Fithriandy menyebut, Cimahi merupakan wilayah yang kerap dilanda berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir bandang. 

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya memastikan informasi mitigasi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain edukasi, BPBD juga meninjau fasilitas publik agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.  

"Kami memastikan gedung pemerintahan dan tempat pelayanan publik sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti ramp kursi roda dan pengaturan aksesibilitas lainnya," sebutnya.

Ke depan, ungkap Fithriandy, BPBD berencana memperluas cakupan sosialisasi ke kelompok disabilitas lainnya, seperti tunanetra dan penyandang disabilitas fisik lainnya. 

"Jadi setiap kelompok akan mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, termasuk metode braille untuk tunanetra dan komunikasi berbasis visual bagi tunarungu," ungkapnya.  

Fithriandy meyakini, langkah tersebut membuat penanggulangan bencana di Cimahi bakal makin inklusif.

"Dengan begitu semua individu bisa turut berperan dalam membangun ketahanan menghadapi bencana," tandasnya.