Dinilai Tak Ideal, Kalak BPBD Kota Cimahi Keluhkan Minimnya Personel Operasional Tanggap Darurat Bencana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan mengeluhkan minimnya personel operasional tanggap darurat bencana dari 36 orang petugas yang ada

Dinilai Tak Ideal, Kalak BPBD Kota Cimahi Keluhkan Minimnya Personel Operasional Tanggap Darurat Bencana

INILAHKORAN, Cimahi - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan mengeluhkan minimnya personel operasional tanggap darurat bencana dari 36 orang petugas yang ada.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar pihaknya. Padahal, berdasarkan kajian yang dilakukan Inspektorat, idealnya Kota Cimahi membutuhkan sedikitnya 30 petugas tanggap darurat. 

Angka tersebut didasarkan pada pembagian kerja tiga regu dimana masing-masing terdiri dari 10 orang.

"personel BPBD termasuk administrasi itu 36 orang. Namun untuk penanganan bencana, yang 'oranye asli' itu sekitar 10 orang," kata Fithriandy, Selasa 6 Mei 2025.

"Itu pun dibantu dengan 4 orang atau 5 orang termasuk saya dalam pelaksanaan tanggap bencana. Ini memang kelihatan kecil," sambungnya.

Sesuai dengan kajian yang dilaksanakan oleh Inspektorat, sambung Fithriandy, personel operasional tanggap darurat bencana itu minimal butuh 30 orang, terbagi 3 regu, 1 regu 10 orang. 

"Jadi penanganannya jadi lebih lancar," tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah, mengingat Kota Cimahi termasuk wilayah rawan bencana, seperti banjir dan angin kencang. 

"Minimnya sumber daya manusia di tengah upaya menjaga ketersediaan logistik menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan menjelang puncak musim hujan," tuturnya.

Di sisi lain, BPBD kota Cimahi saat tengah melakukan pengadaan logistik untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam. 

Fithriandy menyebut, persediaan buffer stock atau stok wajib penanganan bencana yang terdiri dari permakanan, sandang, dan perlengkapan lainnya kini sedang dalam proses pengadaan.

"Untuk tanggap bencana alam sekarang, posisinya karena masih dari tahun lalu, buffer stock itu persediaan wajib yang harus disediakan pada saat akhir anggaran, yaitu 20 persen," sebutnya.

Seperti halnya makanan, sambung Fithriandy, kebutuhan sandang dan logistik untuk peralatan yang lain itu memang posisinya sedang pengadaan. Dalam waktu dekat stok logistik akan kembali terpenuhi secara maksimal. 

"Jadi tidak lama lagi akan ke 100 persen lagi. Persiapan untuk sandang, pangan, kemudian hal obat-obatan tidak, tapi pakaian bayi, pakaian, sarung segala macam, kita sediakan sekarang," bebernya.

Kendati begitu, Fitriandy menyebut, efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor logistik. Namun, yang dikurangi itu pos-pos anggaran lain seperti perjalanan dinas dan pengadaan pakaian dinas.

Terkait logistik ini, tegas Fitriandy, tidak tersentuh efisiensi lantaran hal tersebut penting untuk kesiapan dalam tanggap bencana alam. 

"Kita efisiensi itu lebih kepada perjalanan dinas tentunya, kemudian pengadaan pakaian dinas, kemudian juga rapat-rapat, jumlah standar rapat kita kurangi," tandasnya.***


Editor : Ahmad Sayuti