Bey Machmudin Blak-blakan Tolak WFA Karena Ini...

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin blak-blakan menolak wacana diterapkannya work from anywhere (WFA), yang digagas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ini dikatakan Bey Machmudin, kala memberikan arahan kepada ASN yang menjadi peserta pelatihan manajemen keuangan dan penilaian kelayakan investasi di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Bey mengatakan, WFA yang diwacanakan bekerja tiga hari di kantor dan dua hari dimana pun, menurutnya tidak menjamin akan memberi kontribusi pada efisiensi pengeluaran.

"Saya tidak terlalu setuju, belum apa-apa sudah ribut tiga hari kerja. Saya bilang, tiga hari kerja kenapa?
Karena efisiensi? Apakah kita sedemikian buruknya APBD kita?," ujar Bey.

Dia melanjutkan, dirinya baru setuju WFA dilakukan bila secara infrastruktur telah menunjang. Contohnya, teknologi informasi sudah kompatibel, ketika WFA dilakukan.

"Dengan syarat pelayanan tidak boleh berkurang," ucapnya.

Selain itu, Bey juga merasa tidak enak hati bila pegawai Pemprov Jabar menerapkan WFA. Mengingat, tenaga pendidik seperti guru dan guru honorer tetap bekerja penuh selama sepekan.

Terlebih dari sisi penghasilan, apa yang didapat ASN di lingkungan Pemprov Jabar sudah relatif baik ketimbang guru.

"Kita tiga hari itu dipikir juga, guru, honorer susah payah lima hari kerja, gaji kecil. Sementara kita relatif sudah baik, tiga hari kerja. Kok tega," kata dia.

Sebab itu, menurutnya WFA dengan alasan efisiensi harus dikaji secara mendalam. Harus ada hal yang membuktikan, bahwa dengan WFA akan mengurangi beban belanja tidak perlu untuk direalokasikan ke infrastruktur pelayanan masyarakat.

"Berapa efisiensinya yang kita hasilkan?
Kalau hanya 1 persen buat apa? Lebih baik yang jelas-jelas aja. Kecuali sudah dievaluasi bahwa tidak akan mengurangi kinerja, malah meningkatkan kinerja. Mengurangi listrik dan sebagainya. Kalau sampai 10 persen dihematnya APBD, boleh lah tiga hari kerja," kata Bey.

Prinsipnya lanjut dia, Pemprov Jabar jangan asal ikut kebijakan instansi lain. Semisal Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menerapkan WFA. Tanpa ada kejelasan terkait manfaat, utamanya bagi masyarakat.

"Hal seperti itu jangan asal ikut, dikaji dulu seperti apa," tandasnya. (Yuliantono)