Bicara Judol, Aher: Panja DPR Bisa Memberikan Rekomendasi Kuat Atasi Dampak

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi I DPR Ahmad Heryawan atau Aher, mengapresiasi tindakan tegas pemerintah pusat dalam memberantas judi online.

Guna mendukung ini, Komisi I DPR, kata Aher juga membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Perjudian, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kuat untuk mengatasi masalah ini, termasuk membina mereka yang terjebak dalam perjudian, terutama anak-anak.

Aher menegaskan, perjudian dalam bentuk apapun, terutama yang dilakukan secara online melalui situs judi, merupakan ancaman besar bagi moralitas bangsa.

Tindakan tegas diperlukan untuk memberantas segala bentuk perjudian, khususnya yang marak di dunia maya.

"Alhamdulillah, kalau kita melihat perintah dari Presiden (Prabowo Subianto) sudah jelas untuk dituntaskan dan diberantas. Kami meminta seluruh aparat, baik BSSN, Komdigi, perbankan dan penegak hukum untuk bekerja sama," kata Aher dalam kegiatan Reses Perseorangan di kediamannya, Jalan Pasir Impun, Kota Bandung, Senin malam 6 Januari 2024.

Aher menambahkan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah mulai bergerak menanggulangi penyebaran judi online, dengan menelusuri akun-akun yang terlibat.

Terbukti, Komdigi telah berhasil memblokir lebih dari 220 ribu akun judi, yang sebelumnya hanya sekitar 10 ribu. Namun, meski sudah ada upaya penghapusan akun, masih banyak akun judi yang tersebar di dunia maya. 

Karena itu, Aher menekankan pentingnya adanya mekanisme yang lebih efektif dalam penyelesaian masalah ini, termasuk pengawasan yang lebih ketat.

"Selain memblokir situs dan akun judi, nomor rekening yang digunakan untuk transaksi judi juga harus dibekukan oleh perbankan. OJK dan pihak perbankan harus terlibat dalam penelitian dan pengawasan nomor rekening yang terlibat judi online," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyoroti keterlibatan pelajar dalam perjudian online yang dinilai sangat meresahkan. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun dianggap penting, untuk mencegah akses situs judi oleh kalangan pelajar dan memberikan pendampingan bagi mereka yang terjebak.

"Kerja sama dengan Kemendikbud penting agar pelajar tidak bisa mengakses situs judi, dan kita harus memberi pendampingan khusus agar mereka tidak terpengaruh pemikiran negatif," tambahnya.

Pemerintah dan aparat didalamnya TNI, Polri dan ASN, diharapkan juga dapat bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam perjudian.

Penuntasan masalah ini kata dia, sangat penting agar tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak lupa, Aher juga mengimbau agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih terbuka dan dapat membuka data terkait untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberantasan perjudian.

"Semoga Panja Pemberantasan Perjudian dapat memanggil PPATK dan menjalin kerja sama yang lebih erat," pungkasnya. (*)