Lewat Panja Adminduk, Aher Dorong Data Kependudukan Akurat dan Inklusif
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan mendorong pembenahan menyeluruh sistem administrasi kependudukan (adminduk) melalui Panja Adminduk.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan mendorong pembenahan menyeluruh sistem administrasi kependudukan (adminduk) melalui Panja Adminduk Komisi II DPR.
Pria yang akrab disapa Aher itu menegaskan, data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan inklusif merupakan fondasi penting untuk memastikan program pembangunan, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan pemilu berjalan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Aher dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Aher menjelaskan, pembahasan dalam Panja Adminduk harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas data kependudukan nasional. Menurutnya, berbagai persoalan dalam penyaluran program pemerintah, termasuk layanan BPJS dan penyelenggaraan pemilu, kerap dipengaruhi oleh basis data yang belum tertata secara optimal.
“Adminduk ini menjadi momentum untuk menata data kependudukan kita. Sebab ketika kependudukan terdata dengan baik, ini akan menjadi basis pembangunan, basis program pembangunan yang sangat baik,” ujar anggota DPR Dapil Jawa Barat II tersebut.
Salah satu persoalan yang disoroti Aher yakni masih tercantumnya warga yang telah meninggal dunia dalam data kependudukan, bahkan hingga menerima undangan untuk menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan pembaruan data dari sistem yang bergantung pada pelaporan masyarakat menjadi pendataan yang lebih proaktif oleh pemerintah.
“Kita ingin datanya nanti stelsel aktif, bukan lagi stelsel pasif. Aktif dari pihak pemerintah, dari pengawal data. Ketika ada yang meninggal dunia, langsung didata, langsung dikejar oleh pihak pemerintah sehingga nanti hilang dari data penduduk atau dicoret dari data penduduk,” tegasnya.
Selain akurasi data pemilih, Aher menyoroti belum optimalnya pendataan penyandang disabilitas dalam sistem administrasi kependudukan.
Menurutnya, ketiadaan penanda yang memadai membuat pemerintah kesulitan mengidentifikasi keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas, terutama mereka yang tidak terjangkau layanan pendidikan maupun fasilitas kesehatan.
“Di kependudukan kita tidak ada isyarat, tidak ada alamat, tidak ada tanda bahwa seseorang itu adalah difabel. Padahal difabel adalah bagian warga negara yang harus diperhatikan, punya hak yang sama dengan non-difabel,” jelasnya.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR tersebut juga berharap pembenahan adminduk tidak hanya berorientasi pada digitalisasi, tetapi juga memastikan data mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat disusun berdasarkan kebutuhan warga serta menjamin kelompok rentan memperoleh pelayanan dan perlindungan yang menjadi haknya.
“Mudah-mudahan adminduk menghadirkan data yang sangat baik untuk pembangunan ke depan, sehingga semua langkah pembangunan tepat sasaran, diterima oleh masyarakat yang berhak, karena datanya data yang akurat,” pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

