BKD Jabar Awasi Ketat Uji Coba WFH ASN: Efisiensi Nyata atau Sekadar Formalitas?

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar mulai menguji pelaksanaan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Kamis sepanjang November 2025. 

Namun, uji coba ini tak sekadar soal bekerja dari rumah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar menegaskan, fokusnya adalah efisiensi anggaran dan disiplin kerja aparatur.

Kepala BKD Jabar Dedi Supandi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan WFH perdana secara serentak pada Kamis 6 November 2025. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kebijakan efisiensi benar-benar berjalan di seluruh perangkat daerah.

“WFH serentak. Kami akan memantau langsung pelaksanaan WFH di salah satu dinas, nanti Kamis,” ujar Dedi, Selasa 4 Oktober 2025.

Dedi menegaskan, konsep WFH yang diuji pada masa efisiensi ini bukan hanya memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah, melainkan memastikan adanya penghematan energi dan sumber daya di kantor pemerintah.

“WFH ini kan kerja dari rumah atau tempat yang mereka tetapkan. Jadi penggunaan listrik, air, dan lainnya harus terkontrol. Jangan sampai WFH, tapi kondisi kantor pada nyala,” tegasnya.

BKD ingin melihat apakah program ini mampu menurunkan biaya operasional seperti listrik, air, hingga pemakaian fasilitas kantor. Jika tidak, kebijakan WFH dinilai gagal mencapai esensinya.

“Kami ingin memastikan kondisi kantor perangkat daerah benar-benar melakukan efisiensi. Kalau listrik, AC, dan fasilitas lainnya tetap menyala, artinya belum ada perubahan,” katanya.

Selain mengukur efisiensi, uji coba November juga menjadi dasar pembanding untuk model WFH berikutnya. Dedi menjelaskan, pada Desember 2025, Pemprov Jabar akan mencoba metode berbeda: 50 persen pegawai WFH dan 50 persen Work From Office (WFO).

“Uji coba WFH di November ini kan satu hari saja, setiap Kamis. Desember metodenya, 50 persen WFH dan 50 persen WFO,” tuturnya.

Hasil dari dua model uji coba ini akan dievaluasi pada akhir tahun untuk menentukan metode kerja ASN paling efisien dan produktif.

“Setelah dua bulan uji coba, kita bisa lihat metode mana yang paling efektif dan efisien,” ucapnya.

Meski kebijakan ini digerakkan oleh semangat efisiensi, Dedi menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

“Jadi pengaturan WFH ini secara proporsional, efektif, dan signifikan dengan memberikan dampak efisiensi terhadap belanja atau biaya operasional perangkat daerah secara tepat. Tapi tanpa mengesampingkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat,” tandasnya.