BPPD Kabupaten Bogor Alami Kekosongan Komisioner, Padahal Ada Tugas Mulia Dongkrak Wisata
Demi mengembalikan status Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata nasional, Ediana Sobri berharap Pemkab Bogor segera menerbitkan Peraturan dan SK Bupati terkait Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
INILAHKORAN, Bogor - Demi mengembalikan status Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata nasional, Ediana Sobri berharap Pemkab Bogor segera menerbitkan Peraturan dan SK Bupati terkait Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
Saat ini, kepengurusan BPPD Kabupaten Bogor mengalami kekosongan pimpinan, komisioner atau pengurus karena periode jabatannya sudah habis pada Juni lalu.
"Komisioner atau ketua, pimpinan dan pengurus BPPD Kabupaten Bogor habis masa periode tugasnya, hingga butuh Perbup atau SK Bupati Bogor yang baru," kata mantan Bendahara BPPD Kabupaten Bogor Ediana Sobri kepada wartawan, Minggu 28 Agustus 2022.
Baca Juga : Rest Area Puncak Belum Beroperasi, Mulyadi Tanya ke Menteri PU-PR
Ediana Sobri menuturkan bahwa BPPD bukan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, hingga perlu Perbup dan SK Bupati Bogor untuk pengangkatan Ketua maupub komisioner.
"Kami merupakan perwakilan beberapa asosiasi atau himpunan usaha jasa pariwisata, seperti perhotelan, restoran, objek wisata, travel dan lainnya. Semoga, Pemkab Bogor gerak cepat demi mengisi kekosonga komisioner BPPD," tutur Ediana Sobri.
Pria yang sebelumnya juga sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor ini berharap, Komisioner BPPD Kabupaten Bogor kedepan bisa meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.
Baca Juga : Pererat Silaturahmi Alumni, Yonif 315/Garuda Gelar Reuni Akbar
"Dengan kembalinya status Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata, maka bakal meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung Kabupaten Bogor, apalagi sebelumnya, terutama di masa pandemi Covid-19, jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Kabupaten Bogor mengalami penurunan kunjungan yang sangat tajam. Selain Pemkab Bogor dan BOOD, tugas nengembalikan status Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata nasional juga tugas PHRI dan Asosiasi of the Indonesiaan Tour and Travel Agencies (Asita), Desa Wisata dan insan pariwisata lainnya," harapnya.
Halaman :
