BUMN Bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah tengah mengakselerasi kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan.

"Ya (BUMN) sinergi, memastikan bagaimana program presiden memastikan ekonomi desa tetap tumbuh," ujar Erick Thohir dikutip dari ANTARA.

Erick menjelaskan bahwa saat ini keseimbangan antara jumlah penduduk desa dan kota sudah hampir sejajar.

Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekonomi di dua wilayah ini menjadi penting. Kota memiliki keunggulan di sektor jasa dan industri, sementara desa merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Jangan sampai ekonomi desa terus menurun, dan kota meningkat. Kita tahu ekonomi kota itu banyak services (jasa, red.), industri, tetapi desa lumbung pangan kita. Keseimbangan ini dijaga. Koperasi ini jadi tulang punggung untuk diperbaiki ke depan, salah satunya dengan pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih,” tambah Erick.

Dalam pelaksanaan program ini, sinergi tidak hanya melibatkan BUMN, tetapi juga bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Erick menyebut bahwa keterlibatan perbankan nasional akan disesuaikan dengan mekanisme yang akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden.

“Ada dana desa juga, di bawah kementerian nanti ada sinergi dengan Himbara, atau mungkin bantuan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Ini didiskusikan nanti (saat rapat terbatas, red.),” terang Erick.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Himbara telah merencanakan plafon pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk masing-masing Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, ia menekankan bahwa jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi masing-masing.

“Itu plafon, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (koperasi),” kata Budi Arie di lokasi yang sama.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan komitmennya terhadap program ini dengan memanggil sejumlah menteri untuk menghadiri rapat terbatas khusus pada Kamis sore (8/5).

Selain Menteri BUMN dan Menteri Koperasi, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Langkah besar ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo pada 27 Maret 2025.

Inpres ini menjadi dasar hukum untuk mempercepat pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan pusat kegiatan ekonomi desa yang mampu memberikan akses permodalan yang sehat dan adil bagi masyarakat desa, sekaligus mendorong kemandirian bangsa dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.***