Buntut Kasus Korupsi MBG, BGN Evaluasi Total Data Titik Layanan

INILAHKORAN.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah gencar menyisir ulang data titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar operasional program tepat sasaran, terutama di wilayah-wilayah dengan angka stunting yang tinggi.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengungkapkan, dalam praktik sebelumnya, penentuan lokasi SPPG sering kali abai terhadap kebutuhan riil pemenuhan gizi suatu wilayah. Pendirian dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini cenderung hanya mempertimbangkan aspek teknis ketersediaan lahan.

"Sehingga tidak ada perhatian terhadap apakah ini daerah stunting atau daerah yang perlu disasar karena kondisi tertentu. Mereka pokoknya melihat ada SD atau SMP di sekitarnya, ya mau dibangun di situ. Bahkan, ketika titik SPPG terlalu banyak, di lapangan justru terjadi perebutan (sasaran)," ujar Agustina usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (20/7/2026).

Kondisi karut-marut di lapangan inilah yang kini sedang dievaluasi total oleh BGN.

Pembenahan Tata Kelola di Tengah Kasus Korupsi

Agustina memaparkan, saat ini tercatat ada sekitar 62,7 juta penerima manfaat program. Pihaknya sedang mengonfirmasi ulang data tersebut untuk membaginya ke dalam kategori dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Langkah pembenahan tata kelola Program MBG ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah. Terlebih, perbaikan ini dilakukan setelah sejumlah mantan pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.

Instruksi Tegas Presiden Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran BGN untuk mengkaji ulang sasaran penerima manfaat program strategis ini.

Presiden meminta agar kelompok masyarakat rentan dan wilayah rawan stunting menjadi prioritas utama:

Desil Bawah: Memastikan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah mendapatkan haknya.

Zona Rawan Stunting: Memfokuskan pasokan gizi ke daerah-daerah yang darurat masalah tumbuh kembang anak.

Agustina menambahkan, Kepala Negara memastikan seluruh masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan program MBG akan dikaji secara matang sebelum pemerintah mengambil kebijakan baru.

"Beliau mendengarkan semua masukan dari peserta rapat yang hadir, karena ada berbagai usulan yang masuk," tutur Agustina usai menghadap Presiden pada Rabu (15/7/2026) lalu.