Bupati Dadang: Penyuluh Pertanian Garda Terdepan Dongkrak Produksi Padi Kab Bandung

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengakselerasi penguatan sektor pertanian demi mendukung ketahanan pangan nasional.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, penyuluh pertanian menjadi garda terdepan dalam mendongkrak produksi padi di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, optimalisasi sekitar 80 ribu hektare lahan pertanian harus dibarengi dengan peran aktif penyuluh dalam memberikan edukasi dan pendampingan teknologi kepada petani. Langkah ini sekaligus mendukung Asta Cita Presiden terkait swasembada pangan.

“Kita targetkan produksi padi Kabupaten Bandung meningkat dari 327 ribu ton menjadi 400 ribu ton per tahun. Penyuluh memiliki peran strategis dalam mewujudkan target tersebut melalui edukasi teknologi pertanian yang lebih intensif,” tutur Dadang dalam Temu Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Oryza Sativa, Selasa (10/2/2026).

Selain penguatan SDM pertanian, Pemkab Bandung juga mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang. Sebanyak 600 titik irigasi ditargetkan rampung pada Februari 2026 guna mengatasi persoalan pengairan, khususnya di lahan tadah hujan.

Dadang memastikan, meski status kepegawaian penyuluh kini beralih ke pemerintah pusat, dukungan sarana dan prasarana tetap menjadi komitmen Pemkab Bandung.

“Saya mengharapkan input dari para penyuluh mengenai apa saja yang harus kita intervensi berupa anggaran, sehingga kebutuhan para petani dan penyuluh di lapangan dapat terfasilitasi dengan baik melalui APBD Kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, melaporkan sebanyak 106 penyuluh telah beralih status ke Kementerian Pertanian sejak Januari 2026, terdiri dari ASN dan P3K. Di sisi lain, terdapat 167 Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) yang saat ini mendapatkan dukungan biaya operasional langsung dari kebijakan Bupati Bandung.

Ina juga mengapresiasi berbagai inovasi yang digulirkan Pemkab Bandung, termasuk pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani. Kebijakan ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani.

Kegiatan temu penyuluh tersebut ditutup dengan rencana diskusi teknis lanjutan di lokasi lahan pertanian. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi secara langsung dan merumuskan solusi konkret bagi penguatan sektor pertanian.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Bandung optimistis sektor pertanian akan semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.***