Bupati Imron Targetkan Kekosongan Kepala Sekolah di Cirebon Terisi Sebelum Akhir 2026

INILAHKORAN.ID-Sebanyak 69 sekolah negeri di Kabupaten Cirebon hingga awal November 2026 masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) karena belum memiliki kepala sekolah definitif. Jumlah tersebut terdiri dari 56 Sekolah Dasar (SD) dan 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kondisi ini menjadi perhatian karena rencana pengisian jabatan kepala sekolah yang sebelumnya ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 belum terealisasi.

Bupati Cirebon Imron menjelaskan, kekosongan jabatan tersebut bukan disebabkan kelalaian Dinas Pendidikan (Disdik). Menurut dia, proses pengisian kepala sekolah masih berkaitan dengan administrasi rotasi dan mutasi serta menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Memang targetnya bulan kemarin itu pengisian jabatan kepala sekolah. Tapi karena kita masih menunggu keputusan BKN, jadinya sampai sekarang belum terealisasi," ungkap Imron, Selasa, 10 November 2026.

Imron mengakui, kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di sekolah. Namun, dia menilai dampaknya sejauh ini belum terlalu terlihat karena kepala sekolah yang ditunjuk sebagai Plt masih dapat menjalankan tanggung jawabnya.

"Pengaruhnya tidak terlalu terlihat untuk kinerja dan tanggung jawab di setiap sekolah. Memang tidak maksimal tapi mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, pengisian kekosongan kepala sekolah bisa dilakukan," katanya.

Ia menegaskan, pelantikan kepala sekolah definitif tidak harus menunggu agenda rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon. Jika seluruh persyaratan administrasi telah rampung, pengangkatan dapat dilakukan secara tersendiri.

"Kita tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi di BKN saja. Jadi tidak harus berbarengan dengan rotasi mutasi pejabat Pemkab Cirebon. Ini kan sudah urgent jadi kalau di BKN-nya sudah selesai, kita langsung akan lakukan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ronianto mengatakan, kekosongan jabatan kepala sekolah bukan sekadar persoalan pengisian posisi birokrasi. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan.

Menurut Ronianto, penunjukan kepala sekolah sebagai Plt di sekolah lain membuat mereka harus membagi waktu dan tanggung jawab. Di satu sisi, mereka tetap menjalankan tugas di sekolah tempatnya menjabat secara definitif.

"Sementara di sisi lain, mereka juga harus mengendalikan administrasi dan aktivitas pendidikan di sekolah yang dipimpin sementara. Ini yang menjadi repot kan," ujar Ronianto.

Dia menambahkan, persoalan tersebut berpotensi semakin besar menjelang akhir tahun. Berdasarkan proyeksi Disdik Kabupaten Cirebon, jumlah SD yang belum memiliki kepala sekolah definitif diperkirakan meningkat dari 56 menjadi 72 sekolah hingga Desember 2026.

Penambahan kekosongan itu dipicu sejumlah kepala sekolah yang memasuki masa pensiun. Jika pengisian jabatan tidak segera dilakukan, jumlah sekolah yang mengandalkan kepemimpinan Plt berpotensi terus bertambah.

"Artinya, beban kepala sekolah yang harus merangkap tugas juga semakin besar," kata Ronianto.

Dengan masih adanya 69 sekolah tanpa kepala sekolah definitif dan proyeksi bertambahnya kekosongan di jenjang SD, Ronianto menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa terus ditunda.

"Kepemimpinan sekolah yang definitif bukan semata-mata urusan jabatan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga mutu tata kelola dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon," pungkasnya.***