Cara Bawaslu Kota Bandung Wujudkan Pemilu Berkualitas, Sejak Lama Siapkan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

INILAHKORAN,Bandung-Bawaslu Kota Bandung bertekad mewujudkan pemilu berkualitas. Salah satu caranya sejak malam menyiapkan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang sejak lama disiapkan Bawaslu Kota Bandung bahkan di tengah pandemi, diyakini dapat mendorong terwujudnya pemilu berkualitas.

Kesiapan Bawaslu Kota Bandung menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif demi pemilu berkualitas juga disampaikan Bawaslu saat audiensi bersama Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Rabu, 12 Januari 2022.

Baca Juga: Kasus Ojol Viral di Bogor, Polda Jabar Jadi Bahan Evaluasi Pelayanan Kepada Masyarakat

Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zaky Muhammad Zam Zam menyampaikan beberapa langkah untuk memanaskan mesin politik di Kota Bandung. Salah satunya dengan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

"Tiap tahun program ini sudah ada. Tapi, memang sejak pandemi, kita membatasi pertemuan dengan daring atau online. Kita menjaring masyarakat khususnya milenial dengan batas usia maksimal 30 tahun," jelas Zaky.

Selama SKPP berlangsung, para peserta akan dibekali dengan pelatihan keilmuan demokrasi, khususnya terkait dengan kepemiluan dan kepengawasan pemilu.

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkot Bandung Gandeng Unpas Kembangkan Sekemala Integerated Farming

Hasil dari SKPP ini, Zaky mengatakan, bukan hanya mengenai seberapa meningkatnya partisipasi warga Bandung dalam perhelatan pemilu mendatang.

Namun juga, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat Bandung untuk ikut mengambil peran dalam mengawasi proses politik yang berlangsung.

"Misalnya, dari tahap kampanye. Bagaimana masyarakat bisa sadar dengan politik uang yang sampai hari ini masih membudaya. Lalu juga hate speech, apalagi dengan perkembangan informasi digital," ujar Zaky.

Baca Juga: Akhirnya Jasad Pemancing Yang Hanyut di Sungai Cisadane Ditemukan

"Juga penyebaran berita hoax. Semua itu masuk pada jenis pelanggaran pemilu. Kepedulian akan seluruh proses ini yang kita harapkan sebetulnya," imbuh Zaky dalam keterangan tertulis Humas Kota Bandung kepada inilahkoran.id.

Selain SKPP, Zaky menyebutkan, Bawaslu juga melakukan optimalisasi melalui media sosial yang memuat edukasi politik.

Tak hanya dalam jaringan daring, edukasi politik juga dilakukan secara tatap muka bertemu masyarakat langsung.

Baca Juga: Tebing Cadas Hideung Longsor, Jalur Selatan Cianjur Kembali Terputus

"Meski memang terbatas karena covid, tapi kita tetap menyasar dari berbagai kalangan. Seperti melalui forum RW, kelompok ibu-ibu pengajian, dan organisasi kepemudaan," ucap Zaky.

Sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kapan pemilu 2024 akan berlangsung. Namun, Zaky mengatakan, jika pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, maka Juli 2022 Bawaslu akan mempersiapkan tahap awal sosialisasi.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 500 kader yang tergabung dalam SKPP. Tentu proses panjang ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Kota Bandung.

Baca Juga: Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Luhut Sitompul: Tidak Bisa Tunjukan Bukti, Bisa Pidana Ancaman 7 Tahun

Plt. Walikota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, akan memberikan dukungan penuh demi terwujudnya pemilu berintegritas dan berkualitas di Kota Bandung.

"Perlu ada kerja sama dengan pihak KPU juga agar tingkat partisipasi lebih baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran dari para peserta pemilu dan pilkada," ujarnya

Masyarakat juga perlu pendidikan politik yang baik untuk kita bisa sama-sama mewujudkan hal tersebut," imbuh Yana.

Baca Juga: Banyak Kasus Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan Desak RUU TPKS Segera DIsahkan

Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2019, Kota Bandung mencapai 86,45‎ persen‎. Angka tersebut naik 9 persen jika dibandingkan dengan pemilu pada 2014 lalu yang mencapai 77,76 persen.***