Cegah Banjir, Pemkot Bandung Akan Kembali Tertibkan Bangunan Liar di Bantaran Sungai

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali berencana menertibkan sejumlah rumah yang berdiri di atas dan di bantaran sungai. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir dan penataan kawasan aliran sungai.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut, pembongkaran akan difokuskan terlebih dahulu pada rumah-rumah yang berdiri langsung di atas aliran sungai. Sementara rumah yang berada di sempadan sungai, tindakan akan disesuaikan dengan situasi di lapangan dan respons masyarakat.

"Pertama, kami akan membongkar rumah yang ada di atas sungai. Nah, untuk yang di bantaran sungai seperti di Panyileukan, kalau ada komplain dari masyarakat, kami juga akan bongkar. Tapi tetap dengan pendekatan yang persuasif dan humanis," kata Erwin, Kamis 7 Agustus 2025.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang. Warga yang terdampak akan dilibatkan dalam dialog, untuk memastikan penertiban dilakukan secara adil.

"Insya Allah akan kami undang warga yang bersangkutan. Karena bagaimanapun, bukan hak mereka tinggal di sana, apalagi kalau sampai menyebabkan banjir," ucapnya.

Menurut Erwin, di wilayah Panyileukan proyek pelebaran sungai akan dilakukan. Rencana tersebut mencakup perluasan saluran air hingga tiga meter, dan pembangunan jalan di sisi kiri dan kanan sungai.

"Selokannya mau dilebarin jadi tiga meter, kiri kanan nanti ada tanah untuk jalan," ujar dia.

Ketika ditanya soal jumlah bangunan yang akan ditertibkan, pihaknya mengakui belum ada data pasti. Namun ia menegaskan, proses pendataan dan penertiban sudah mulai berjalan. Terutama sejak ia menjabat lima bulan lalu.

"Kalau rumah di atas sungai ada beberapa, tidak banyak. Tapi yang di sempadan, ini yang akan kita mulai tertibkan sekarang," jelasnya.

Erwin menambahkan, pihaknya tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap langkah. Pemerintah berupaya menyediakan lahan pengganti atau bentuk kerohiman bagi warga terdampak, jika memungkinkan.

"Kita juga kasihan sama mereka. Kalau memungkinkan, kami usahakan mereka dapat tanah kerohiman. Kalau nggak ada, ya mau bagaimana lagi," ujar dia.

Sebagai contoh, ia menyebut penyelesaian konflik tanah di kawasan Tamansari yang kini dapat dimanfaatkan untuk mendukung relokasi warga.

"Alhamdulillah kemarin tanah Tamansari sudah beres. Jadi ada sisa lahan yang bisa kita sewakan ke mereka," tandasnya. *