Cimahi Ingin Perluas Wilayah, Ono Surono Klaim Tidak Mudah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan, tidak mudah bagi Kota Cimahi untuk melakukan perluasan wilayah.

Cimahi Ingin Perluas Wilayah, Ono Surono Klaim Tidak Mudah

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan, tidak mudah bagi Kota Cimahi untuk melakukan perluasan wilayah.

Ono mengklaim, butuh jalan panjang dan terjal bagi Wali Kota Cimahi terpilih Ngatiyana untuk merealisasikan mimpinya tersebut.

Keinginan Ngatiyana yang ingin memperluas Cimahi, dari tiga kecamatan dengan luas 40,25 kilometer dengan mencaplok Cimindi Kota Bandung, Margaasih Kabupaten Bandung serta Sariwangi dan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dinilai Ono berat.

Pertama kendalanya adalah, masih ditetapkannya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat.

"Kalau terkait dengan konteks pemekaran kan kita masih terhambat karena pemerintah pusat masih melakukan moratorium. Kalau usulan, ya bisa saja dilakukan. Usulannya ditempuh," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar, Senin 3 Februari 2025.

Lalu sambung Ono, Pemerintah Kota Cimahi dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat harus memiliki kesepakatan yang sama untuk membagi wilayahnya.

"Itu kan tidak mudah, karena empat institusi yang membahas. Satu Kabupaten saja panjang (prosesnya) untuk dimekarkan, apalagi ini terkait dengan empat Kabupaten/Kota, kita lihat lah seperti apa," ucapnya.

Ono mengakui, jika Cimahi ini memiliki wilayah yang relatif terbatas dengan tiga Kecamatan dan sebagian wilayahnya digunakan untuk kompleks militer.

"Saat bicara terkait Cimahi, walaupun tiga kecamatan, bisa dimekarkan kecamatan-kecamatan itu minimal menjadi lima (Kecamatan), bisa saja tidak mencaplok daerah lain dan Cimahinya diefektifkan. Tapi memang Disitu kan banyak komplek-komplek militer ya, mungkin mereka perlu luas," imbuhnya.

Terlepas dari itu kata Ono, perluasan wilayah harus dihitung secara detail, apa saja dampak positif untuk masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemekaran menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, bicara terkait dengan penanganan kemiskinan, kualitas kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan jadi harus berjalan simultan, tidak hanya bicara pemekaran tapi juga pemekaran yang dihubungkan dengan tiga hal tersebut. Jadi, tidak sekedar nambah wilayah," tandasnya. (Yuliantono)


Editor : Ahmad Sayuti