Daging Sapi Rawan Langka di Momen Ramadan dan Lebaran, Pemprov Jabar Bakal Perbanyak Pasokan dari Luar Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Siti Rochani mengungkapkan, dari 12 komoditas pangan strategis, hanya daging sapi rawan langka di momen Ramadan dan Lebaran.

Guna mengantisipasi situasi daging sapi rawan langka di momen Ramadan dan Lebaran dan lonjakan harga itu Pemprov Jabar diakui Hani akan memperbanyak pasokan dari luar Pulau Jawa.

Dia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi rawan langka di momen Ramadan dan Lebaran itu pasokan akan didatangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, dan Bali.

"Jadi memang ada beberap yang harus diambil dari (luar). Kayak daging sapi. Itu kita dapatkan dari luar Jawa, karena di kita itu daerah konsumen," kata Hani usai mengikuti rapat terbatas terkait efisiensi APBD 2025 di Kantor Bappeda Jabar, Senin 17 Februari 2025.

Soal keamanan, mengingat beberapa waktu lalu sempat merebak kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) di hewan ternak. Hani menegaskan, masalah ini tidak perlu dikhawatirkan masyarakat.

"Insyaallah aman. PMK dari ternak, bukan daging. Jadi sangat aman untuk konsumsi. Jadi ulah hariwang untuk urusan PMK. Sekarang juga sudah nol kasus. Insyaallah aman," ucapnya.

Sementara mengenai komoditas pokok lainnya, dia menerangkan bahwa sejauh ini masih aman. Bila terjadi kelangkaan di kabupaten/kota tertentu sambung dia, akan segera disubsidi dari daerah lain.

"Untuk neracanya insyaallah 2025 aman," imbuhnya.

Sedangkan terkait potensi kenaikan harga, Hani menerangkan bahwa hal tersebut berpeluang terjadi seiring adanya hukum pasar, berupa permintaan dan ketersediaan.

Hanya saja, kata dia, yang harus dipastikan adalah kenaikan harga jangan sampai terlalu tinggi.

"Naik mah pasti aya wae, tapi kita lihat. Naiknya masih standar, memungkinkan. Jadi kita juga tekan, kerjasama dengan Indag untuk operasi pasar segala macam. Jadi kita sama-sama ke lapangan. Yang jelas pantauan harganya masih di posisi aman," paparnya.

Pemprov Jabar, lanjut Hani, juga telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pokok, salah satunya gerakan pangan murah (GPM).

"Untuk harga kita mulai, kita ada GPM. Untuk yang di DKPP, GPM selalu kerjasama dengan BI. Dimana kekurangan, cepat kita support darimana. Makannya butuh kolaborasi dari berbagai OPD," tandasnya.