Dampak Kenaikan Harga Pertamax, Waspada Migrasi BBM Subsidi

INILAHKORAN.ID - Kenaikan harga Pertamax mengubah pola belanja warga. Pengamat mengingatkan kewaspadaan atas potensi migrasi ke BBM subsidi yang bisa menekan pasokan.

Pakar dan pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr Yayan Satyakti menilai kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sebagai langkah yang tepat untuk menjaga ruang fiskal negara di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah. 

Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti pengawasan ketat terhadap potensi perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi, Pertalite.

Yayan mengatakan kenaikan harga Pertamax memberikan ruang napas bagi keuangan negara yang selama ini tertekan oleh fluktuasi harga energi dan kurs dolar Amerika Serikat.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan skenario tidak melakukan penyesuaian harga sama sekali, kebijakan tersebut dapat mengurangi beban fiskal hingga sekitar Rp39 triliun per tahun.

"Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter merupakan kebijakan yang tepat di waktu yang tepat. Tetapi ini baru setengah jalan," ujar Yayan kepada INILAHKORAN.ID, Rabu (10/6/2026). 

Berdasarkan simulasi yang dilakukan timnya menggunakan model permintaan 1,36 juta rumah tangga Indonesia dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2024, kenaikan harga Pertamax diperkirakan mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi kebutuhan devisa hingga US$600 juta per tahun.

Meski demikian, Yayan mengingatkan adanya risiko yang tidak boleh diabaikan, yakni migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Dalam simulasi tersebut, sekitar satu dari lima pengguna Pertamax diperkirakan beralih ke BBM subsidi. 
Angka itu bahkan bisa meningkat menjadi satu dari empat pengguna jika pengawasan pembelian BBM subsidi tidak diperketat.

"Akibatnya, konsumsi Pertalite berpotensi melampaui kuota sekitar 5 persen. Jika itu terjadi, sekitar 40 persen penghematan yang diperoleh dari kenaikan Pertamax bisa hilang kembali melalui membengkaknya subsidi," katanya.

Yayan menilai dampak langsung kenaikan harga Pertamax terhadap rumah tangga kelas menengah relatif terbatas. Kelompok masyarakat pada desil empat dan lima diperkirakan hanya mengalami tambahan pengeluaran sekitar Rp3.400 hingga Rp5.700 per bulan atau sekitar 0,1 persen dari total belanja mereka.

Hal itu terjadi karena sebagian besar konsumsi BBM kelompok tersebut selama ini sudah menggunakan Pertalite. 

Menurutnya, risiko yang lebih besar justru muncul apabila lonjakan permintaan Pertalite memicu antrean panjang atau kelangkaan BBM subsidi di lapangan.

"Pengemudi ojek online, petani, dan nelayan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak jika kuota Pertalite jebol dan pembatasan mulai diterapkan," ujarnya.

Yayan menyebut kelompok-kelompok produktif tersebut selama ini menikmati manfaat subsidi Pertalite sekitar Rp41 ribu hingga Rp46 ribu per bulan. Karena itu, gangguan pasokan akan langsung memengaruhi biaya operasional dan pendapatan mereka.

Agar kenaikan harga Pertamax benar-benar menghasilkan manfaat fiskal tanpa menimbulkan gejolak baru, Yayan mengusulkan sejumlah langkah lanjutan.

Pertama, pemerintah diminta memperketat penerapan barcode MyPertamina dan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50 liter per bulan. Menurutnya, langkah ini berpotensi menghemat lebih dari Rp1 triliun per tahun sekaligus menjaga kuota BBM subsidi tetap terkendali.

Kedua, sebagian penghematan yang diperoleh pemerintah perlu dikembalikan kepada masyarakat melalui bantuan tunai sementara bagi kelompok produktif berpenghasilan rendah seperti pengemudi ojek online, nelayan, dan petani.

"Reformasi hanya akan bertahan secara politik jika masyarakat melihat manfaatnya kembali kepada mereka," katanya.

Ketiga, pemerintah melalui BPH Migas diminta segera meninjau kuota Pertalite sebelum terjadi antrean dan kelangkaan di lapangan. Menurutnya, kebutuhan Pertalite saat ini perlu disesuaikan menjadi sekitar 30,6 hingga 31 juta kiloliter.

Keempat, pemerintah juga perlu mengevaluasi berbagai beban fiskal yang lebih besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yayan menilai program senilai Rp268 triliun tersebut perlu memiliki mekanisme penyesuaian terhadap kondisi penerimaan negara.

"Penghematan dari kenaikan BBM hanya menutup sekitar empat persen anggaran MBG. Jadi ruang fiskal yang diperoleh jangan sampai terkunci dalam belanja yang kaku," ujarnya.

Kelima, pemerintah diminta mempertahankan harga Pertalite di level saat ini dan mengarahkan bantuan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan melalui penambahan subsidi yang dinikmati secara merata.

"Subsidi harus mengikuti orangnya, bukan bahan bakarnya," tegas Yayan.