Dedi Mulyadi Bongkar Penyebab Banjir Berulang di Bekasi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, banjir yang terus berulang di wilayah Bekasi mencerminkan persoalan struktural yang tak kunjung diselesaikan. Ia menegaskan, akar masalah banjir tidak kompleks, namun kerap diabaikan dalam praktik kebijakan di lapangan.

“Banjir Bekasi itu hanya dua penyebabnya. Pertama, membangun rumah di areal sawah dan situ. Kedua, jebolnya tanggul-tanggul sungai yang dikelola BBWS atau Kementerian PU,” ujar Dedi dikutip Rabu 4 Februari 2026.

Dia menilai, alih fungsi lahan secara masif telah merusak sistem alami pengendalian banjir. Kawasan yang semestinya berfungsi sebagai daerah resapan air justru berubah menjadi permukiman, membuat limpasan air hujan tak tertahan saat curah hujan tinggi.

Sisi lain, lemahnya ketahanan tanggul sungai memperparah situasi. Padahal, kewenangan pengelolaan tanggul tersebut berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kalau tanggul-tanggul sungainya baik, kokoh, enggak akan banjir. Artinya, di Pantura itu ada dua masalah, banjir sama sektor jalan rusak,” ucapnya.

Dedi menegaskan, persoalan banjir tidak hanya menghantui Bekasi, tetapi juga merata di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Selain genangan air, kerusakan infrastruktur jalan disebut menjadi dampak lanjutan yang terus membebani masyarakat dan perekonomian daerah.

Guna menghentikan siklus masalah yang berulang, Dedi menyatakan akan mengambil langkah koordinasi lebih tegas dengan instansi pemerintah pusat. Ia telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung atas infrastruktur jalan dan pengendalian sungai.

“Hari Kamis saya mau undang kepala balainya soal jalan. BBWS dan kepala balainya hari Senin mau ketemu saya. Mau kita cari solusi, enggak bisa terus-terusan seperti itu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan diarahkan pada pencarian solusi konkret, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Nanti mau saya ajak ngomong, ajak tukeran. Misalnya soal pembiayaan, tentu kita lihat dulu alokasinya tersedia atau tidak,” katanya.

Pihaknya berharap, hasil koordinasi lintas instansi ini dapat memutus pola penanganan setengah-setengah yang selama ini membuat banjir dan kerusakan infrastruktur terus berulang, sekaligus menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.***