Dedi Mulyadi Pastikan Prasasti PU Aman, Ini Fokus Penataan Ulang Halaman Gedung Sate

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan monumen atau prasasti milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di kawasan Gedung Sate tidak akan diganggu, meskipun pemerintah tengah menyiapkan penataan ulang di halaman depan.

Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki akses publik sekaligus mengurai kemacetan kronis di sekitar Jalan Diponegoro depan Gedung Sate, Kota Bandung, terutama saat terjadi aksi unjuk rasa.

“Ya tetap saja, kan prasasti tidak berubah, tidak ada masalah. Prasasti tidak akan digeserkan, tetap di situ. Pokoknya batu prasasti tetap di situ,” tegas Dedi usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2026 untuk Pembangunan 2027 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, perubahan yang dilakukan bukan menyentuh elemen historis, melainkan fokus pada pengaturan ulang ruang terbuka agar lebih fungsional dan terintegrasi.

Dedi menjelaskan, selama ini gelombang demonstrasi kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berada tepat di depan Gedung Sate. Kondisi itu memicu kemacetan parah di pusat Kota Bandung.

“Bayangin, bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Nah, setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah,” ujarnya.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jabar merancang sistem sirkulasi lalu lintas baru yang memungkinkan jalan tetap terbuka meski ada aktivitas di halaman Gedung Sate.

“Sehingga nanti ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate,” katanya.

Konsep Penataan Ulang Halaman Gedung Sate

Konsep penataan yang diusung bukan berupa pembangunan jembatan utama di tengah kawasan, melainkan rekayasa jalur melingkar yang terhubung hingga kawasan Pusdai Jawa Barat dan Lapangan Gasibu.

“Bukan, jalannya melingkar. Jadi kan itu Gedung Sate ini Jalan Diponegoro. Nanti muter ke depan Pusdai, belok kanan. Nanti sebagian Gasibu digunakan untuk jembatan di ujungnya, jadi lebih baik,” jelasnya.

Meski demikian, Dedi menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin. Namun, ke depan aktivitas unjuk rasa diharapkan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas utama.

“Ya boleh, unjuk rasa kan boleh, tapi tidak mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Selain itu, penataan juga akan menyatukan elevasi atau ketinggian halaman Gedung Sate dan Gasibu agar terlihat lebih rapi, luas, dan terbuka sebagai ruang publik.

“Yang ada adalah penataan, halamannya jauh lebih bagus, sehingga nanti tinggi halaman Gasibu itu sama dengan tinggi halaman Gedung Sate,” kata Dedi.

Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak salah kaprah menyebut konsep tersebut sebagai “plaza”, karena yang dimaksud adalah ruang terbuka yang lebih luas dan terintegrasi, bukan bangunan baru.

“Jangan nyebut plaza, masyarakat enggak ngerti. Karena selama ini ketika ngomong plaza dianggapnya bangunan,” ucapnya.

Mengembalikan Fungsi Lapangan Gasibu

Dengan penataan ini, Pemprov Jabar ingin mengembalikan fungsi Lapangan Gasibu sebagai bagian dari halaman Gedung Sate, bukan lagi terkesan menjadi halaman kawasan lain.

“Selama ini kan Gasibu kesannya menjadi halaman Pusdai, bukan halaman Gedung Sate,” pungkasnya.

Sejarah Monumen PU Gedung Sate

Mengenai monumen PU ini, sejarahnya berawal dari 21 orang pegawai yang ditugasi menjaga Gedung Sate, kala menghadapi serangan pasukan sekutu. 

Saat itu, gedung yang kini menjadi kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat merupakan gedung Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Serangan itu dilatarbelakangi masuknya tentara sekutu yang membonceng serdadu Belanda atau NICA ke kota Bandung, 4 Oktober 1945. Suasana kota mencekam. Tentara Jepang kocar-kacir.

Dalam sebuah pertempuran 3 Desember 1945, Gedung Sate hanya dipertahankan oleh 21 orang. Sementara pasukan tentara sekutu memakai persenjataan berat dan modern. 

Meski demikian petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki tetap mempertahankan kantor yang akan direbutnya itu.

Dalam pertempuran tidak seimbang itu, dari 21 orang pemuda 7 di antaranya hilang. Satu orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. 

Setelah dilakukan penelitian ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari tiga orang lainnya yang kerangkanya belum ditemukan telah dibuatkan dua tanda peringatan, antara lain Batu Alam bertuliskan nama-nama ketujuh orang pahlawan. Monumen ini ditempatkan di halaman depan Gedung Sate.

Pada 3 Desember 1951, Menteri PU pada waktu itu, Ir. Ukar Bratakusuma, menetapkan ketujuh pemuda pahlawan tersebut sebagai "Pemuda Yang Berjasa". Dua windu pasca-peristiwa 3 Desember 1945, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda memberi "Pernyataan Penghargaan" tertulis para pemuda pegawai yang gugur dalam mempertahankan Gedung Sate. 

Berdasarkan data SiRUP Pemprov Jawa Barat, proyek penataan dan perluasan depan Gedung Sate menghabiskan anggaran total Rp15,82 miliar dari APBD 2026.

Rinciannya, pekerjaan fisik (e-purchasing) sebesar Rp15,037 miliar, jasa konsultasi perencanaan senilai Rp321,3 juta dan jasa konsultasi pengawasan Rp464,3 juta. Total keseluruhan mencapai Rp15,82 miliar.