Dedi Mulyadi Pimpin Pemprov Jabar, Ono Surono Optimistis PR Jabar Rampung

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyambut positif catatan hasil survei, yang menunjukkan 95,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi selama setahun terakhir.

Meski diakuinya, masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus ditangani, khususnya terkait perekonomian masyarakat. Sejauh ini kata Ono, program prioritas yang dirancang bersama antara eksekutif dan legislatif memang mengarah pada penyelesaian persoalan tersebut sampai 2030 atau hingga masa kepemimpinan Dedi Mulyadi bersama Erwan Setiawan berakhir.

Maka dari itu, pihaknya optimistis sejumlah PR tersebut rampung di masa periode kepemimpinan Dedi Mulyadi, sebab pembangunan yang dilakukan saat ini tak lain mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Contohnha lanjut Ono, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), pendidikan yang tengah digeber pada 2026 ini. Termasuk jalan milik kabupaten/kota dan desa, juga akan direvitalisasi tahun ini, di mana semuanya kata dia, mengarah pada perekonomian masyarakat.

"Karena pembangunan infrastruktur yang tidak terpisah secara paralel, akan membentuk satu kesatuan terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," ujar Ono, dikutip Rabu 18 Februari 2026.

Demikian pula terkait pengangguran, yang sudah disiasati Pemprov Jabar dengan platform NyariGawe yang bertujuan memudahkan pencari dan penyedia lowongan kerja bertemu.

"Nah ini terus kita pantau, ada beberapa pusat industri baru yang saat ini juga sedang dibangun, terutama di kawasan Rebana yang meliputi Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Sehingga kita ingin pastikan bagaimana rekrutmen tenaga kerja itu lebih memprioritaskan masyarakat di kawasan-kawasan tersebut," ucapnya.

Belum lagi kata Ono, ini disokong dengan adanya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengenai pengendalian alih fungsi lahan, yang mana kelak akan semakin teratur, wilayah mana saja bisa masuk menjadi kawasan industri, perumahan maupun pangan.

Demikian pula mengenai kebijakan moratorium tambang, perumahan yang kini sedang dilakukan, di mana kelak segera diselesaikan dan memberi kepastian kepada investor kawasan mana yang bisa dijadikan industri atau tidak.

"Sehingga investasi akan lebih banyak lagi masuk ke Jawa Barat," katanya.

Tidak hanya itu, di 2026 ini DPRD Jabar juga akan mendorong agar alokasi APBD juga dapat berfokus pada peningkatan ekonomi.

"Mudah-mudahan OPD-OPD yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya tanaman pangan hortikultura, perdagangan, perindustrian, UMKM akan kita terus dorong, bagaimana instrumen anggaran itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," ujarnya.

Sebab itu, Ono optimistis sejumlah PR tersebut akan selesai selama beberapa waktu ke depan, meski memang belum terasa pada saat ini.

"Saya yakin, dengan berbagai macam problematika di Jawa Barat, itu tidak akan bisa selesai juga 1-2 tahun, tapi kita akan melihat nanti 5 tahun ke depan seperti apa," katanya.

DPRD Jabar lanjut dia, akan terus mengawal dan mengawasi, agar pemanfaatan APBD dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Nah DPRD tentunya kita mencari menjalankan fungsi kita ya, anggaran, pengawasan, legislasi yang akan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan gubernur," tandasnya.***