Dedi Mulyadi Sebut Aksi Begal Turun Usai Sayembara Dilakukan

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan sayembara puluhan juta rupiah bagi warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan, khususnya begal tidak diberikan secara sembarangan. 

Hadiah hanya akan diserahkan setelah ada kepastian hukum, jika orang yang ditangkap benar-benar merupakan pelaku tindak kriminal.

Menurut Dedi, hingga saat ini baru terdapat beberapa kasus yang sedang didalami aparat penegak hukum. Salah satunya kasus yang melibatkan sejumlah remaja bersenjata tajam yang diduga berpotensi melakukan aksi tawuran.

Ia juga mengungkap adanya laporan dugaan percobaan pencurian kendaraan bermotor di Purwakarta. Namun, Pemprov Jabar masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian sebelum memutuskan pemberian hadiah sayembara.

"Jadi orang katanya mau mencuri kendaraan, kemudian ketangkap. Dan tidak apa-apa, tidak ada codet sedikit pun ya. Tetapi kita nunggu, karena kan saya berikan itu kalau sudah kepastian dia adalah pelaku kejahatan," ujar Dedi di Kota Bandung, Rabu (29/7/2026).

Di tengah polemik yang berkembang, Dedi mengklaim tren kejahatan jalanan di Jawa Barat justru menunjukkan penurunan. Informasi tersebut diperolehnya setelah berkomunikasi langsung dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto.

"Tapi kan dari sisi grafik, saya tanya ke Pak Kapolda tadi, grafik pembegalannya, kejahatannya sudah makin turun," katanya.

Dedi juga membantah narasi yang mengaitkan maraknya aksi begal, dengan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Menurutnya, sejumlah pelaku yang berhasil ditangkap justru berasal dari luar daerah dan merupakan bagian dari jaringan kriminal yang beroperasi di wilayah Jabar.

"Ada kalau orang yang membangun opini, misalnya karena orang Jawa Barat nganggur dan sejenisnya. Opini itu baik, tapi jaringan begal itu kan kebanyakan, mohon maaf ya menyebut daerah, itu kan Lampung ya yang tertangkap," ucapnya.

Ia menambahkan, kejahatan yang terjadi di Jawa Barat tidak selalu dilakukan oleh warga setempat.

"Artinya bahwa kejahatan itu tidak melulu dilakukan oleh warga Jabar, tapi banyak orang luar warga Jabar merupakan jaringan dari sebuah kejahatan yang beroperasi di Jabar," tegasnya.

Sementara itu, menanggapi kritik Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terhadap kebijakan sayembara, Dedi mengaku tidak mempermasalahkannya.

"Ya tidak ada masalah lah, orang mengkritik saya boleh kan, kan saya biasa dikritik. Tetapi saya selalu (klarifikasi), karena ada salah persepsi dan salah informasi," katanya.

Dedi menilai, sebagian kritik muncul karena adanya kesalahpahaman dalam memaknai tujuan sayembara. Ia mencontohkan perbandingan yang mengaitkan program tersebut dengan kasus pengeroyokan pencuri ayam di Bali.

Menurutnya, keberadaan sayembara justru bertujuan mencegah masyarakat bertindak main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

"Misalnya begini, dia membandingkan persoalan sayembara dengan kejadian pengeroyokan pencuri ayam di Bali. Padahal dibalik, andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam, karena ayamnya akan diganti Gubernur," tandasnya.