Dedi Mulyadi Telusuri Dugaan Dana Deposito Rp4,1 Triliun Pemprov Jabar, Ancam Copot Pejabat yang Berbohong

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menelusuri kebenaran data terkait dugaan adanya dana sebesar Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang disebut tersimpan dalam bentuk deposito, seperti diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dedi Mulyadi Telusuri Dugaan Dana Deposito Rp4,1 Triliun Pemprov Jabar, Ancam Copot Pejabat yang Berbohong
Gubernur Jaba Dedi Mulyadi

INILAHKORAN, Bandung — Gubernur Jawa Barat dedi mulyadi akan menelusuri kebenaran data terkait dugaan adanya dana sebesar Rp4,1 triliun milik pemprov jabar yang disebut tersimpan dalam bentuk deposito, seperti diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dedi mengaku telah menyiapkan serangkaian langkah, untuk memastikan sumber data tersebut benar dan akurat, terkait dugaan dana yang mengendap sebesar Rp4,1 triliun.

“Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat pemprov jabar untuk bertanya sekali lagi, apakah mereka berbicara berdasarkan data dan fakta, atau berbohong,” tegas Dedi, Rabu 22 Oktober 2025.

Selain memanggil pejabat internal, Dedi juga menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencocokkan data yang dimiliki pemerintah pusat.

“Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki mereka,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Dedi juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri asal-usul data yang memicu polemik tersebut.

“Yang ketiga, saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” tambahnya.

Dedi menegaskan, seluruh proses verifikasi akan dilakukan secara transparan agar publik mengetahui fakta yang sebenarnya. Ia juga mengancam akan memberikan sanksi berat kepada pejabat yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data publik.

“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, atau menyembunyikan informasi yang seharusnya terbuka untuk masyarakat, saya tidak akan segan-segan memberhentikan pejabat itu, termasuk Sekda, Kepala BPKAD, atau Kepala Bapenda,” tandasnya. (Yuliantono)


Editor : Ahmad Sayuti