Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Minta Laki-laki yang KB Sebagai Syarat Bansos Pemprov Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan, tidak pernah menyebut secara spesifik bahwa vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial atau bansos dari Pemprov.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan, tidak pernah menyebut secara spesifik bahwa vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial atau Bansos dari Pemprov.
Dedi menerangkan, dalam kegiatan bersama kades dan lurah se-Jawa Barat bertajuk Gawe Rancage di Pusdai, Kota Bandung beberapa waktu lalu, dirinya memang meminta supaya laki-laki yang melakukan program KB, jangan melulu perempuan. Dimana ini menjadi syarat bagi penerima Bansos dari Pemprov Jabar.
Alasannya, laki-laki sebagai kepala keluarga harus bisa bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sebab banyak Bansos yang diberikan nyatanya tidak membantu memperbaiki taraf hidup, karena jumlah keluarganya terus bertambah.
Sehingga Bansos dari Pemprov Jabar, seperti bantuan rumah tidak layak huni, listrik, beasiswa sekolah dan lainnya, menjadi kurang maksimal memberi dampak.
"Seluruh bantuan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi berdasarkan temuan yang saya alami saat ini. Ini mudah-mudahan saya tidak salah nanti tinggal dicek lagi kalau salah. Di Jawa Barat ini kelahirannya 900 ribu per tahun, Berarti tinggi," ujar Dedi di Gedung Sate baru-baru ini.
Mayoritas, angka kelahiran tinggi di Jawa Barat ini terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
"Saya selalu temui, rata-rata anaknya lebih dari 3. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 11. Nah, saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis karena istrinya di rumah sakit nggak bisa pulang. Tidak bisa bayar lahir sesar anak yang keempat," ucapnya.
Itu artinya kata dia, tidak adanya perencanaan dalam keluarga dalam memiliki anak, yang mana berdampak pada kehidupan mereka.
"Artinya, seorang suami kemudian bersama-sama dengan istrinya membuat kehamilan. Yang menentukannya Allah, yang menjalankan mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya dan itu adalah tanggung jawab suami," kata dia.
"Kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus," imbuhnya.
Maka pada akhirnya kata dia, tidak ada peningkatan derajat ekonomi dalam keluarga tersebut. Sebab itu, diharapkannya KB dapat dilakukan oleh suami.
"Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri," ucapnya.
Jenis KB yang dipilih sambung dia, bergantung keinginan masing-masing, tidak harus vasektomi.
"Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman (kondom). Bisa pakai pengaman kan itu juga bisa. Nanti bila perlu, pemerintah, saya kasih pengamannya per kepala keluarga," ujarnya.
Dia juga menegaskan, betul bahwa anak adalah anugerah dan titipan dari Allah atau pencipta. Tetapi sebagai manusia lanjut dia, juga harus mampu memahami kondisi masing-masing.
"Kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga, pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan. Jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar," kata Dedi.
Termasuk soal program KB yang dipilih, tidak terpaku pada satu jenis, sebagai syarat penerima Bansos.
"Kan tidak ada ngomong itu, nyebutin salah satu jenis (vasektomi). Pek milih anu mana," tandasnya.
Editor : JakaPermana


