Dedie Ingatkan Pihak Swasta Kurangi Aktivitas Kantor

INILAH, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengimbau pihak swasta, pengusaha dan kantor perbankan yang memiliki perkantoran di Kota Bogor untuk mengurangi aktivitas mulai Senin (23/3/2020) siang.

Hal ini menindaklanjuti adanya arahan Gubernur Jawa Barat yang meminta kepala daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta atau penyangga ibu kota untuk menyesuaikan langkah kebijakan dengan Jakarta karena sifat dan jaraknya sangat bergantung satu dengan yang lain.

"Ya, gubernur berharap pemberlakuan bekerja dari rumah segera diterapkan dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir pergerakan masyarakat dan hanya memberikan pengecualian kepada jenis usaha bahan pokok, makanan, bahan makanan, obat-obatan dan kesehatan saja," ungkap Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepada INILAH melalui sambungan telepon pada Minggu (22/3/2020) sore.

Dedie melanjutkan, imbauan kepada pihak swasta atau pengusaha akan diberikan secepatnya untuk pembatasan kegiatan bekerja dikantor, tetapi pemberlakuannya mulai Senin (23/3/2020). Untuk usaha lain-lain seperti perbankan itu wajib membatasi atau meminimalisir kegiatan yang tidak prioritas, seperti pembatasan jumlah teller serta pelayanan perbankan.

"Nah berarti tidak semua karyawan masuk dikantor, tapi kalaupun ada jumlahnya minimum. Saya minta sektor swasta bekerja dirumah tapi ada pengecualian tadi itu, yang saya sebutkan jenis usaha obat-obatan, makanan dan lainnya," tambahnya.

Dedie menjelaskan, untuk kondisi bencana ini dirinya meminta untuk pekerja dan usaha yang mendapat penghasilan harian agar bersabar serta mengerti akan kondisi saat ini. Jadi jenis usaha-usaha yang tidak prioritas sadar diri.

"Bahwa situasi ini, bukan situasi yang normal. Berapa yang akan dibayar apabila kita bersikukuh menganggap bahwa situasi ini normal. Nanti akhirnya biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada kegagapan kita menghadapi kondisi ini," jelasnya.

Dedie juga membeberkan, langkah-langkah lainnya adalah dengan memprioritaskan upaya menambah daya tampung ruang isolasi kompresi negatif di RSUD dan membeli peralatan yang dibutuhkan. Sekarang ada delapan ruang isolasi dan perlakuannya sama, termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya diperlakukan sama.

"Kami juga belum bisa bilang peralatan Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Kota Bogor sudah cukup dari sumbangan masyarakat, karena menghadapi situasi ini belum bisa diperkirakan, apakah besok selesai, satu bulan nanti selesai atau satu tahun lagi baru selesai. Kami tetap berkoordinasi dengan BNPB, pemerintah pusat dan semua daya upaya kami lakukan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)