Defisit Rp5,9 T, Iswara Apresiasi Terobosan Efisiensi Pemprov Jabar

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara mengapresiasi sejumlah terobosan efisiensi yang digagas pemerintah provinsi, seiring adanya tekanan fiskal.

Iswara mengungkapkan, dari hasil pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sejumlah opsi disiapkan untuk menyesuaikan fiskal dalam APBD.

Salah satu langkah yang mencuat, adalah perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) hingga pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

Meski skenario ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final, seiring menunggu kepastian kucuran dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang menjadi hak Jabar. Rangkaian ini dilakukan, guna menekan potensi defisit sebesar Rp5,9 triliun.

"Ada beberapa yang kita wacanakan, kemarin di Badan Anggaran dengan TAPD, yang pertama ada rampingan SOTK," kata Iswara saat ditemui di Kantor DPRD Jabar baru-baru ini.

Ia menjelaskan, perampingan organisasi pemerintahan dinilai berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas daerah.

"SOTK kan ada rampingan. Belum, kajiannya masih berjalan. Nah, ini pasti akan ada dana," ujarnya.

Selain restrukturisasi organisasi, DPRD dan Pemprov Jabar juga membahas efisiensi pada sejumlah pos belanja rutin pemerintah. Di antaranya pengurangan belanja perjalanan dinas, serta belanja penunjang kegiatan yang selama ini menjadi komponen pengeluaran operasional perangkat daerah.

"Kemudian juga ada pastilah efisiensi belanja perjalanan dinas, belanja penunjang kegiatan ya, angka dua dan angka tiga," ucapnya.

Namun, opsi yang paling menyita perhatian adalah wacana pengurangan TPP ASN. Menurut Iswara, langkah tersebut menunjukkan keseriusan eksekutif dalam mencari berbagai alternatif untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

"Bahkan yang luar biasa, eksekutif mewacanakan pengurangan TPP. Pengurangan TPP pun diwacanakan masuk jadi salah satu opsi. Ini yang luar biasa yang kami makanya mengapresiasi kepada TAPD, kepada eksekutif. Sampai membuat opsi-opsi seperti itu," katanya.

Meski demikian, Iswara menegaskan seluruh opsi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. DPRD menunggu waktu yang tepat untuk membahas secara rinci dampak dan implementasi setiap skenario yang diusulkan.

"Nanti kita tunggu saja waktunya kapan pembahasannya," pungkasnya.