HUT Jabar ke-81, KKJB Soroti Kepemimpinan hingga Defisit APBD Rp5,7 Triliun

INILAHKORAN.ID-Perjalanan Jawa Barat selama 81 tahun menjadi bahan refleksi Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB). Sejumlah tokoh lintas sektor menyoroti rekam jejak kepemimpinan sekaligus berbagai persoalan yang dinilai perlu dibenahi pemerintah Jawa Barat ke depan.

Catatan tersebut disampaikan dalam saresehan bertajuk "Jawa Barat Kemarin dan yang Akan Datang" yang digelar Rabu (19/8/2026), bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, serta perwakilan organisasi dari berbagai daerah. Di antaranya mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, mantan Wakil Bupati Bandung Deden Rumaji, tokoh Karawang Nace Permana, serta Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Arlan Siddha.

Ketua KKJB Eka Santosa mengatakan, saresehan tersebut bukan sekadar membahas sejarah Jawa Barat, tetapi juga menjadi ruang untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi bagi masa depan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

"Pada perspektif Budaya Sunda bahasa buhun, 'Moal aya ayeuna lamun euweuh poe kamari'. Jadi forum ini adalah wadah untuk mencari rekomendasi demi perbaikan Jawa Barat ke depan," ujar Eka dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

KKJB Soroti Warisan Kepemimpinan Jabar

Eka menegaskan, identitas Jawa Barat dengan filosofi Gemah Ripah Repeh Rapih harus tetap menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, nilai budaya dan karakter Jawa Barat jangan sampai kehilangan makna akibat munculnya berbagai slogan baru yang tidak sejalan dengan identitas daerah.

Ia juga menilai Jawa Barat memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat. Sejumlah gubernur terdahulu disebut memiliki rekam jejak yang diperhitungkan hingga tingkat nasional.

Beberapa di antaranya Solihin GP yang memimpin Jawa Barat pada 1970-1975, Yogie Suardi Memet pada 1985-1993, Nana Nuriana pada 1993-2003, hingga Ahmad Heryawan atau Aher yang menjabat selama dua periode pada 2008-2018.

"Jadi secara warisan dan tradisi nilai kepemimpinan di Jawa Barat harus diperhitungkan, karena kontribusi pemikirannya kepada pemerintah pusat," ucapnya.

Tiga Gubernur, Tiga Gaya Kepemimpinan

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Arlan Siddha mengatakan, setiap era pemerintahan Jawa Barat memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda.

Ia menilai Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi memiliki gaya kepemimpinan masing-masing.

Aher dinilai memiliki pendekatan intelektual, Ridwan Kamil dengan gaya teknokratis, sementara Dedi Mulyadi lebih menonjolkan pendekatan budaya Sunda.

"Saya melihat mereka memiliki style-nya masing-masing, seperti KDM yang kuat divisualisasinya saat menyelesaikan satu kasus di lapangan, walaupun itu tidak secara kolektif menyelesaikan semua permasalahan yang sama. Jadi kontinuitas leadership itu berbeda-beda," ungkapnya.

Usulkan Ahmad Heryawan Jadi Pembantu Presiden

Dalam saresehan tersebut, KKJB juga menyoroti posisi strategis Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara.

Dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa, 27 kabupaten/kota dan basis pemilih sekitar 35 juta orang, KKJB menilai Jawa Barat membutuhkan perhatian yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.

KKJB juga menyoroti tradisi sejumlah mantan gubernur Jawa Barat yang tetap berkontribusi dalam pemerintahan nasional setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah.

Atas pertimbangan tersebut, KKJB mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk mendapatkan peran sebagai salah satu pembantu presiden sekaligus membawa aspirasi masyarakat Jawa Barat di tingkat nasional.

Kritik Tata Kelola pemerintahan Jawa Barat

Tak hanya membahas sejarah dan kepemimpinan, KKJB juga memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jawa Barat saat ini.

KKJB menyoroti tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih menghadapi persoalan.

"Sebagai sebuah evaluasi dan renungan tentang kepemimpinan Provinsi Jabar saat ini, Kaukus Ketokohan Jawa Barat menilai serta melihat dengan seksama bahwa pengelolaan pemerintahan Jawa Barat terkesan serampangan sehingga terjadi distorsi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jabar saat ini," katanya.

KKJB turut menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan. Mereka menyoroti defisit APBD Jawa Barat 2026 yang disebut mencapai Rp5,7 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Melalui saresehan tersebut, KKJB berharap evaluasi terhadap perjalanan Jawa Barat dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pembangunan, serta memastikan kebijakan daerah semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.***