Desak Temui Dadang Naser, Pendemo Ancam Bawa Massa Lebih Banyak

INILAH,Bandung- Ratusan massa mengancam akan membawa gelombang massa lebih banyak lagi jika Bupati Bandung Dadang M Naser tidak memenuhi aspirasi mereka hari ini, Selasa (24/9/2019).

Mereka merasa kecewa karena pimpinan daerah yang diharapkan datang menemui mereka, ternyata sama sekali tak terlihat batang hidungnya.

"Kami tidak mau hanya perwakilan dari elemen mahasiswa dan buruh tani masuk ke dalam, kami ingin Pak Bupati datang ke depan dan memberikan pernyataan sikap bahwa beliau siap menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung ini," kata Koordinator aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lingga Pangestu di lokasi tadi siang.

"Kalau tidak ada, kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi dan kalau perlu kami akan blokade jalan ini (Jalan Al Fathu Soreang)," ujarnya.

Lingga mengatakan,  saat ini pada aksi ini pihaknya membawa 300 massa dari mahasiswa dan masyarakat petani. Mereka berjanji akan membawa 1000 massa pada gelombang aksi selanjutnya.

"Gelombang massa di daerah terus bergerak, ini menampilkan kondisi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, Indonesia dalam keadaan darurat," ujarnya.

Lingga juga mengomentari Ketua DPR RI Bambang Susetyo yang sudah bertemu Jokowi untuk menunda keputusan RKUHP selama 4 hari. Menurutnya DPR takut pada gelombang massa yang terus bergerak di setiap daerah menolak berbagai macam RUU. 

"Kami menolak RUU KUHP, kami menolak juga mencabut UU KPK yang sudah diplenokan," katanya. 

Padahal, kata dia, banyak petani di Indonesia yang memiliki lahan yang cukup. Oleh karena itu, Aliansi Rakyat Menggugat juga menyuarakan penolakan terhadap undang-undang pertanahan. 

"Secara garis keturunan, masyarakat kita itu kelas tani. Tapi anehnya para petani justru miskin. Kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Maka dari itu kami menolak undang-undang pertanahan dan ingin mengembalikan ke konsep reforma agraria sejatinya Bung Karno," kata dia. 

Sesuai dengan reforma agraria sejati, kata dia, para petani harus punya tanahnya sendiri, alat produksi sendiri, dan pasar produksi sendiri. Sehingga, petani di Indonesia bisa lebih sejahtera. 

"Jangan sampai janji pemerintah soal sertifikasi tanah justru membuat petani merugi. Kami ingin kembalikan kesana (reforma agraria sejati). Kami tolak undang-undang pertanahan," katanya. (Rd Dani R Nugraha).