Deteksi Dini Penyakit Berat, Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Kota Bandung

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengajak warga mengikuti program Cek Kesehatan Gratis di seluruh Puskesmas sebagai langkah konkret deteksi dini penyakit tidak menular. 

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat derajat kesehatan warga dan mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang. 

Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis) Kota Bandung, Sony memastikan, pemeriksaan ini gratis dan terbuka bagi siapa saja, termasuk mereka yang bukan pemegang KTP Bandung. 

Hal ini karena program ini merupakan bagian dari skema Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan secara nasional.

“Silakan datang ke puskesmas terdekat. Tidak perlu puskesmas yang jadi faskes BPJS. Ada jalur khusus, tidak dicampur dengan pasien umum. Cukup bilang mau ikut program cek kesehatan gratis,” kata Sony Adam, Rabu 9 Juli 2025.

Ia menyebutkan, biaya pengobatan lanjutan untuk penyakit yang terdeteksi akan tetap ditanggung dalam skema BPJS Kesehatan dan UHC, sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku.

Sedangkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menambahkan, kesehatan masyarakat adalah bentuk nyata ibadah sosial dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Saya selalu bilang ke ASN, jabatan itu alat menuju surga. Maka kita harus gunakan untuk membantu masyarakat. Fasilitas ini sudah disiapkan pemerintah, ayo manfaatkan,” kata Erwin.

Ia juga menyampaikan, pemerintah tengah berupaya keras mempertahankan status UHC di Kota Bandung agar seluruh lapisan masyarakat, baik mampu maupun tidak mampu, bisa mendapat pelayanan kesehatan yang setara.

“Kita ingin seluruh warga Bandung sehat, bahagia, produktif. Karena tanpa kesehatan, segalanya tak ada artinya,” ucapnya.

Saat ini, layanan cek kesehatan gratis difokuskan di seluruh puskesmas. Namun, ke depan Pemkot Bandung merencanakan pengembangan layanan ini melalui jemput bola ke kewilayahan serta kolaborasi dengan posyandu, komunitas, dan pusat kegiatan masyarakat.

“Kita siapkan tahapan berikutnya. Tidak hanya puskesmas, tapi juga di kelurahan, balai RW, bahkan tempat ibadah. Semua harus terakses,” ujar dia.***