Dinsos Jabar Kembangkan Sistem Manajemen PMKS

-Dinas Sosial (Dinsos) Jawa barat membereskan data di tangan Kepala Dinas yang baru. Mereka mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dalam pengolahan Data Penyandang 

Dinsos Jabar Kembangkan Sistem Manajemen PMKS
ilustrasi
INILAH, Bandung-Dinas Sosial (Dinsos) Jawa barat membereskan data di tangan Kepala Dinas yang baru. Mereka mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dalam pengolahan Data Penyandang 
 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 
 
Kepala Dinas Sosial Jabar Dodo Suhendar mengatakan, sebagai pemimpin anyar akan melakukan konsolidasi dan menyamakan persepsi dalam menjalankan visi misi Gubernur 
 
Jabar Ridwan Kamil. Salah satunya, dengan mengembangkan SIM Dinsos juara.
 
"Ke depan yang akan dikembangkan adalah sistem data informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, jadi di setiap kabupaten kota kita punya pusat data informasi 
 
para penyandang masalah kesejahteraan sosial," ujar Dodo, Senin (21/1)
 
Dodo ingin memiliki data terkait Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lebih tertata. Dengan begitu pembinaan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan 
 
terarah. Misalnya, dalam meninjau potensi panti atau lembaga kesejahtaraan sosial yang memang tak melulu dimiliki oleh pemerintah. 
 
"Panti-panti itu kan ada milik pemerintah, swasta bahkan ormas. Itu kan harus kita bina kita dorong, supaya anak-anak panti bukan hanya numpang makan dan tidur, tapi 
 
bagaimana nanti supaya pembinaan berkualitas," katanya.
 
Dodo yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jabar ini mengaku sudah memiliki sistem data. Hanya saja, kata dia, perlu kian dikembangkan agar lebih menyasar 
 
pemasalahan sosial di kabupaten kota, kecamatan hingga setiap desa.
 
"Nah kalau kita punya data permasalahan lalu tinggal bagaimana kita membaca potensi lembaga kesejahteraan tadi," ucapnya.
 
Untuk merealisasikan itu, dia mengaku, membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang sosial dan kesejahteraan. Di mana SDM yang dimiliki saat ini harus 
 
meningkat kualitasnya, seperti dalam kemampuan pembinaan juga komunikasi. 
 
"Selain itu tentunya butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kemudian dengan sarana dan prasarana. Di mana nanti dalam perencanaan ini selama lima tahun nanti bisa 
 
tergambarkan, mana saja panti yang harus kita perbaiki, sarana apa saja, tenaga apa saja yang dibutuhkan," paparnya.
 
Dodo menegaskan, Dinsos Jabar harus lebih memahami peta permasalahan sosial  masyarakat di Jabar. Dengan begitu, setiap program yang digagas dapat berfungsi dengan 
 
optimal dalam mendongkrak kesejahteraan.
 
"Kita akan melakukan Intergasi di internal  kemudian ke luar kita kolaborasi agar lebih efektif dan bermanfaat," ucapnya.
 
Lebih lanjut, Dodo menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi dan mengerjakan tugas terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
 
Pemprov Jabar 2018-2023. 
 
"Kaitannya membantu mengatasi masalah jumlah kemiskinan di bidang sosial. Untuk rencana strategisnya bagaimana program-program diharapkan kepada penurunan masalah 
 
kesejahteraan sosial," ucapnya.
 
Selain itu, ucap dia, pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap beberapa program dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat. Misalnya penyaluran dana Program 
 
Keluarga Harapan (PKH) agar lebih tepat sasaran. Sejauh ini Dinsos Jabar memiliki tim tenaga pendamping PKH di tingkat kecamata, di mana satu tenaga pendamping rata-
 
rata membina dua desa.
 
Dodo berharap seluruh program bantuan masyarakat miskin ini harus sukses. Termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) seperti penyaluran Beras Sejaktera (Rastra).
 
"Jadi jangan sampai ada sasaran yang terlewat, atau nanti sasaran itu ketika dapat bantuan salah penggunaan. Misalnya yang harusnya beli buku, baju seragam anaknya 
 
sekolah dipakai beli rokok sama orang tuanya," jelasnya.
 
Kemudian untuk masalah sosial lainnya, pihaknya akan meningkatkan pembinaaan ke berbagai element masyarakat. Seperti anak terlantar dan anak putus sekolah agar 
 
memiliki kemampuan dan menjadi lebih produktif.Tak terkecuali meningkatkan potensi kaum disabilitas juga Pekerja Seks Komersial (PSK) sehingga memiliki keterampilan 
 
agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik.
 
"Kemudian juga lansia, kalau anak anaknya tidak berhasil jadi lansia ini kan terlantar. Mereka juga harus dibina," pungkasnya.


Editor : inilahkoran