Disdik Jabar Jamin Oknum Siswa yang Curang di SPMB 2025 Dianulir dan Kepala Sekolah Disanksi

INILAHKORAN, Bandung - Dinas Pendidikan Disdik Jabar menjamin oknum siswa yang curang di Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 bakal dianulir.

Tak hanya itu, kepala sekolah yang terlibat melakukan kecurangan di SPMB 2025 pun bakal disanksi.

Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan, siswa yang berbuat curang pada SPMB 2025 agar bisa masuk ke sekolah tujuan pasti akan ketahuan oleh sistem yang ada dan itu nantinya akan langsung dianulir. 

"Nanti kita anulir, ketika kita lakukan pelacakan, kemudian tidak sesuai saat verifikasi itu kami akan langsung menganulir," ujar Purwanto saat dihubungi, Senin 9 Juni 2025.

Selain itu, Disdik Jabar kata dia, sudah melakukan imbauan kepada seluruh sekolah melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di kabupaten/kota, agar tidak melakukan semua kecurangan, baik jual beli kursi dan menerima pungutan liar. 

Adapun jika nantinya kedapatan ada peran dari sekolah yang meloloskan siswa melakukan kecurangan dalam SPMB 2025, Purwanto memastikan, kepala sekolah akan mendapatkan sanksi tegas. 

"Maka jangan coba-coba bermain kepada masyarakat kemudian ke sekolah karena di sistem akan kelihatan. Ada sanksi pak gubernur sudah tegas di mana dalam peraturan nya, kepala sekolah yang main-main akan diberikan tindakan tegas," ucapnya.

Purwanto menjelaskan, Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB di Jabar tahun 2025.

Di mana hal itu sebagai langkah komitmen bersama dan memastikan pelaksanaan SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan atau Pungli.

"SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat," kata dia.

Dia mengingatkan bahwa selama masih ada kepentingan pribadi dan praktik manipulasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik, keadilan tidak akan tercapai.

"Kalau masyarakat masih mementingkan kepentingan sendiri dan memaksakan kehendak, bagaimana kami bisa melayani secara adil?" imbuhnya.

Pihaknya mengimbau agar seluruh pejabat struktural, Kepala Cadisdik, Kepala sekolah, pengawas sekolah dan seluruh pihak terkait berkomitmen dalam melaksanakan SPMB yang lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan. 

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga menegaskan, seluruh kepala sekolah sudah diinstruksikan untuk menolak siswa titipan, melalui pakta integritas dalam gelaran SPMB 2025 ini. jika melanggar hal tersebut, Dedi memastikan, kepla sekolah itu akan ditindak ttegas

Untuk itu, dia menginginkan agar kepala sekolah bisa lebih berhati-hati dan tidak coba-coba berbuat curang. 

"Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi!" pungkasnya.