Disdik KBB Lakukan Evaluasi Kinerja 2019

INILAH, Ngamprah - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat lakukan sejumlah evaluasi kinerja di akhir tahun 2019, mulai dari prestasi hingga berkaitan dengan masalah fisik bangunan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung Barat Imam Santoso mengatakan, di akhir tahun ini pihaknya sedang mengevaluasi berbagai pelaksanaan program yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2019.

"Kita tak hanya berbicara berbagai masalah yang sedang ramai dibahas, tapi kita akan mulai dari hal positif yang telah kita dapatkan," kata Imam kepada INILAH, Selasa (24/12/2019).

Imam menuturkan, berbagai tingkatan sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berhasil berkontribusi mengharumkan nama Kabupaten Bandung Barat.

"Beberapa prestasi berhasil diraih mulai dari tingkat provinsi, dan nasional berhasil diraih, di antaranya kategori Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Pentas PAI tingkat provinsi," tuturnya.

Dia melanjutkan, tak kalah dengan siswanya, para pendidik pun turut serta berkontribusi memberikan karya terbaiknya, di antaranya berhasil meraih juara di berbagai tingkatan mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. "Ada yang berhasil mendapat penghargaan guru TK berprestasi tingkat provinsi, pengawas berprestasi, juara 1 kategori tenaga perpustakaan, dan prestasi lainnya," ujarnya.

Selain prestasi, Imam menjelaskan berbagai hambatan yang terjadi di bidang pendidikan, mulai dari kurangnya fasilitas, kerusakan bangunan sekolah, hingga sekolah yang terdampak proyek pembangunan, seperti proyek pelebaran jalan dan Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC).

Berdasar data Disdik KBB, jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, mulai dari PAUD ada 964, SD 764, SMP 169 termasuk negeri dan swasta. Jumlah ruang kelas SD sebanyak 4.118 ruang. Dari jumlah tersebut, hanya 706 ruang di kategorikan baik. Sisanya, masuk dalam kategori rusak ringan 2.726, rusak sedang 673, rusak berat 713 ruang, dan harus dibangun ulang sebanyak 6 ruang kelas.

"Kebutuhan ruang kelas kita sebanyak 5.592, sedangkan jumlah kelas yang ada hanya 4.118. Jadi kalau ingin kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan non-shift, maka kita butuh 1.474 ruang kelas lagi," papar Imam.

Selain SD, kata Imam, kondisi serupa pula dialami sejumlah SMP. Dari 1.948 ruang kelas, yang dikategorikan baik ada 435 ruang. Sisanya, 1.141 rusak ringan, 182 rusak sedang, dan 190 rusak berat. "Dari 2.203 rombongan belajar, hanya ada 1.948 ruang kelas. Maka, kita butuh 255 ruang kelas yang harus dibangun," katanya.

Imam mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Pasalnya, jika ruang kelas yang berstatus rusak sedang dibiarkan, maka kemungkinan akan naik ke status rusak berat. "Saat ini kita berfokus pada perbaikan ruang kelas yang statusnya rusak berat. Namun, jika yang rusak sedang kita biarkan, bukan tidak mungkin kerusakannya akan memasuki status rusak berat," ujarnya.

Menurut Imam, dengan kondisi fisik tersebut, pihaknya tidak bisa mengandalkan APBD. Bahkan, Bantuan Gubernur (Bangub) yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya sebatas untuk menyediakan alat pembelajaran.

"Biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan itu mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta setiap ruangannya. Bayangkan ada 190 ruang kelas SMP dan 713 SD yang rusak berat, bisa habis APBD hanya untuk memperbaiki saja. Kita hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat," tuturnya.

Lebih jauh Imam melanjutkan, anggaran yang digunakan untuk perbaikan sejauh ini mengandalkan APBD sebesar Rp4,7 miliar, Bantuan Gubernur (Bangub) Rp3,8 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 33,9 miliar untuk fisik, dengan jumlah keseluruhan Rp42,5 miliar. Jumlah tersebut belum mampu memenuhi segala kekurangan dan kebutuhan dalam perbaikan ruang kelas di KBB.

"Untuk Bangub hanya diperuntukkan untuk alat peraga pembelajaran, sedangkan untuk Rehab, Taman Upacara, Alat Pembelajaran, RKB atau yang berhubungan dengan fisik itu menggunakan DAK," ujarnya.

Sementara itu, untuk tingkat SMP, dana bersumber dari APBD sebesar Rp6,6 miliar, DAK Rp24,2 miliar, Bangub Rp14,4 miliar, serta bantuan dari Kemdikbud sebesar Rp2,5 miliar dengan keseluruhan total Rp47,7 miliar. "Untuk menutupi kekurangan anggaran, kita berkerja sama dengan perusahaan swasta melalui dana CSR," katanya.

Imam mengaku, tahun ini ada empat sekolah yang roboh dan sudah masuk dalam kategori rusak berat. "Ini terjadi karena anggaran tidak memungkinkan, jadi tidak terpenuhi. Kemungkinan lain ada sekolah yang salah dengan pengisian Dapodik, ini karena operator yang tidak dibekali dengan cara analisis tingkat kerusakan sehingga yang rusak berat diisi dengan rusak ringan," ujarnya.

Meski demikian, tahun 2020 Disdik KBB akan mendorong dari segi prestasi agar lebih meningkat. Hal tersebut, menjadi penyeimbang antara kekurangan dan kelebihan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

"Kalau kemarin hanya beberapa orang yang berprestasi, maka besok harus lebih banyak lagi. Yang sudah kita dapatkan harus dipertahankan, yang belum didapatkan harus didapatkan. Intinya dari segi kualitas dan kuantitas prestasi harus lebih banyak lagi," pungkasnya. (agus sn)