BPJS Kesehatan Soroti Layanan Jantung JKN, RS Dustira Siap Layani Cath Lab

INILAHKORAN.ID – BPJS Kesehatan menyoroti penguatan layanan kesehatan jantung bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari akses pelayanan berkualitas hingga layanan jantung canggih.

Hal tersebut disampaikan dalam Media Workshop bertajuk “Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: Dari Akses pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta” yang digelar di Rumah Sakit Tingkat II 03.05.01 Dustira, Cimahi, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum untuk membahas kondisi, tantangan, dan arah pengembangan sistem kesehatan nasional. Acara dihadiri pimpinan fasilitas kesehatan, perwakilan media, serta pengelola JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito mengatakan, kegiatan tersebut memiliki makna tersendiri karena dirinya pernah bertugas di RS Dustira.

“Saya merasa seperti reuni, karena pernah bertugas di Rumah Sakit Dustira selama satu tahun, yaitu 2016 hingga 2017 sebelum pindah ke RS Gatot Soebroto. Bertemu rekan kerja dan pasien lama di sini adalah kebanggaan tersendiri,” kata Pujo.

Dalam kesempatan tersebut, Pujo menekankan pentingnya peran media sebagai bagian dari ekosistem pentahelix JKN. Media dinilai memiliki peran bersama penyelenggara layanan, akademisi, profesi kesehatan, dan pengawas dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Menurut Pujo, BPJS Kesehatan saat ini memiliki cakupan kepesertaan hampir 280 juta jiwa atau setara 98,16 persen Universal Health Coverage (UHC). Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di kisaran 80-81 persen.

“Sebagai penyelenggara asuransi sosial kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan mencatat cakupan peserta mencapai hampir 280 juta jiwa atau setara 98,16 persen UHC, meskipun tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka sekitar 80-81 persen,” katanya.

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan sekitar 27 ribu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.200 rumah sakit. Kerja sama tersebut menghasilkan rata-rata hampir dua juta transaksi layanan setiap hari, dengan alokasi dana kesehatan mencapai Rp500 hingga Rp550 miliar per hari.

Di tengah skala layanan tersebut, ia menegaskan tiga prinsip utama BPJS Kesehatan, yakni membuka akses seluas-luasnya, menjaga mutu pelayanan, serta memberikan perlindungan finansial bagi peserta.

“Tantangan global yang kita hadapi itu memastikan pelayanan tidak hanya berfokus pada jumlah atau volume tindakan, namun harus bergeser menjadi berbasis nilai (value-based) yang membuktikan dampak kesehatan terukur dan manfaat nyata bagi pasien,” tegasnya.

BPJS Kesehatan Soroti Kesenjangan Arus Kas

Pujo juga menjelaskan kondisi yang kerap disebut sebagai defisit dalam pengelolaan JKN. Menurutnya, kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai kesenjangan arus kas atau cash flow gap.

Kondisi itu terjadi karena pendapatan iuran bulanan sekitar Rp14 triliun belum sebanding dengan kebutuhan pembiayaan pelayanan yang mencapai Rp16 triliun per bulan. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2 triliun.

“Hal ini bukan kerugian usaha dagang, melainkan karakteristik sistem asuransi sosial yang mengumpulkan iuran untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta,” tegasnya.

Menurut Pujo, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingkat keaktifan peserta yang belum optimal. Sekitar 54 juta peserta disebut belum aktif.

Ia menyebut terdapat dua faktor utama, yakni kesediaan membayar (willingness to pay) yang masih rendah sehingga sebagian peserta cenderung membayar ketika sakit, serta ketidakmampuan membayar (inability to pay) bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Selain itu, penyesuaian nilai iuran yang belum dilakukan selama lima tahun, tingginya inflasi biaya medis, pertumbuhan jumlah penduduk, ekspektasi masyarakat, serta potensi penyimpangan pelayanan atau kecurangan turut membebani sistem,” sebutnya.

Pujo juga menyoroti pola pelayanan yang masih cenderung berbasis volume karena sistem pembayaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.

“Sistem yang belum menerapkan remunerasi layanan memicu kecenderungan menambah jumlah tindakan atau pemeriksaan canggih meskipun tidak mutlak diperlukan, bukan berorientasi pada manfaat klinis,” imbuhnya.

Ia mencontohkan penggunaan alat canggih seperti MRI pada pasien lanjut usia dengan kondisi demensia yang tidak mengubah terapi dan lebih membutuhkan perawatan suportif.

Karena itu, Pujo menekankan perlunya reformasi menuju pembelian layanan strategis yang memprioritaskan mutu dan hasil pengobatan. Penguatan FKTP sebagai garda terdepan atau gatekeeper juga dinilai penting untuk menekan rujukan yang tidak diperlukan.

Penyakit Jantung Jadi Beban Biaya Terbesar

Dalam pemaparannya, Pujo menyebut penyakit katastropik masih menjadi salah satu penyumbang biaya terbesar dalam program JKN, dengan penyakit jantung menempati posisi penting.

Untuk 2025, data proyeksi menunjukkan total pendapatan yang dikelola BPJS Kesehatan mencapai Rp191,3 triliun. Namun, alokasi pembiayaan masih didominasi pelayanan kuratif di rumah sakit sebesar 87,1 persen, sedangkan pelayanan primer mendapat alokasi 12,9 persen.

“Secara spesifik, kasus penyakit katastropik menyedot anggaran terbesar, di mana penyakit jantung menempati posisi krusial dengan alokasi mencapai Rp17,3 triliun,” ungkapnya.

Pujo juga menyebut penggunaan fasilitas Cath Lab diproyeksikan mencapai lebih dari 138 ribu kasus pada 2025 atau meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan 2021.

RS Dustira Siap Dukung Layanan Jantung JKN

Sementara itu, Direktur RS Tingkat II 03.05.01 Dustira, Letkol Ckm dr. Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya siap mendukung layanan jantung terpadu bagi peserta JKN.

“Kami memiliki fasilitas ruang rawat intensif jantung (ICVCU) dan laboratorium kateterisasi jantung (Cath Lab) yang mampu menerima rujukan serta melakukan tindakan intervensi koroner perkutan (PCI),” kata Muchlas.

Data kinerja rumah sakit menunjukkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2024, RS Dustira telah melayani 975 pasien peserta BPJS Kesehatan melalui layanan Cath Lab. Seluruh biaya pelayanan tersebut ditanggung dalam skema JKN.

Muchlas berharap kegiatan Media Workshop tersebut dapat memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan layanan kesehatan jantung bagi peserta JKN di lapangan.

“Kegiatan ini menjadi ruang dialog sekaligus memperkuat sinergitas antara BPJS Kesehatan, rumah sakit, media dan masyarakat luas,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan mutu pelayanan merupakan proses berkelanjutan. Karena itu, RS Dustira terus melakukan inovasi agar layanan kepada pasien dapat berlangsung cepat, tepat, aman, bermutu, dan berpusat pada pasien.

“Kami sadar peningkatan mutu adalah kerja berkelanjutan, maka terus berinovasi agar pelayanan berjalan cepat, tepat, aman, bermutu, dan berpusat pada pasien,” pungkasnya.