Disdik KBB Verifikasi Ulang 22.000 Anak Tidak Sekolah, Pastikan Data Tepat Sasaran

INILAHKORAN.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memverifikasi ulang data hampir 22.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) sebelum menentukan langkah penanganan dan mengarahkan mereka kembali mengakses pendidikan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang menjadi dasar program benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga penanganan dapat menyasar anak-anak yang masih membutuhkan layanan pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik KBB, Makhatir Muhammad, mengatakan proses verifikasi dilakukan berdasarkan nama dan alamat dengan melibatkan operator desa serta pemerintah kecamatan.

“Upaya ini dilakukan agar penanganan yang disusun benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” kata Makhatir, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, verifikasi diperlukan untuk membedakan anak yang benar-benar belum mengakses pendidikan dengan mereka yang sudah pindah domisili atau sedang menempuh pendidikan di pesantren.

“Tujuannya untuk memilah siapa yang benar-benar belum mengakses pendidikan dari mereka yang sudah pindah domisili atau menempuh pendidikan di pesantren,” jelasnya.

Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Disdik KBB untuk menentukan jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Klaim 19.000 Anak Terlayani Masih Diverifikasi

Makhatir menyebutkan, sekitar 19.000 anak sebelumnya diklaim telah terlayani melalui pendidikan kesetaraan. Namun, angka tersebut masih perlu dipastikan kembali karena data awal bersumber dari pemerintah provinsi dan harus disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Data itu nanti harus diperbarui oleh operator desa. Jadi kita bisa mengetahui dari 22 ribu anak tersebut berapa yang benar-benar masih berstatus ATS,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemutakhiran data menjadi tahapan penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah anak yang masih membutuhkan intervensi pendidikan.

Setelah proses pendataan selesai, Disdik KBB akan memetakan kebutuhan pendidikan setiap anak. Mereka yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan formal akan diarahkan kembali ke sekolah, sedangkan anak-anak yang menghadapi kendala tertentu dapat mengikuti pendidikan nonformal.

Siapkan 43 PKBM dan Satu SKB

Untuk mendukung penanganan ATS, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan 43 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, hingga Paket C.

Namun, kesiapan lembaga pendidikan tersebut juga menjadi perhatian Disdik KBB. Makhatir mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan langsung untuk memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga pengajar sebelum anak-anak ditempatkan di lembaga terkait.

“Jangan sampai datanya sudah ada, siswanya sudah ada, tetapi PKBM belum mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran,” paparnya.

Karena itu, monitoring dilakukan untuk memastikan setiap PKBM memiliki kantor dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar.

“Karena itu sekarang saya melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan setiap PKBM memiliki kantor dan fasilitas pembelajaran,” katanya.

Melalui verifikasi data dan optimalisasi PKBM serta SKB, Disdik KBB berharap anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat kembali belajar dan menyelesaikan pendidikannya.

“Kami ingin penanganan ATS ini tepat sasaran sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan bekal menghadapi masa depan,” pungkasnya.***