Pendidikan Dasar di Persimpangan Jalan, Disdik KBB Dorong Digitalisasi untuk Pecahkan Stagnasi PISA dan Ketimpangan Akses

INILAHKORAN.ID – pendidikan dasar di Indonesia tengah berada di titik krusial, yakni skor Programme for International Student Assessment (PISA) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Program Penilaian Siswa Internasional.

PISA yang stagnan bahkan menurun sejak 2015, ketimpangan akses teknologi antara kota dan daerah terpencil, serta Indeks Modal Manusia yang masih perlu ditingkatkan. 

Merespons tantangan ini, transformasi melalui digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Demikian penjelasan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rustiyana.
 
Menurutnya, latar belakang digitalisasi pendidikan dasar berasal dari masalah nyata yang mengganggu kemajuan pendidikan nasional. 

“Tren hasil PISA dari 2015 hingga 2022 menunjukkan skor literasi, numerasi, dan sains kita cenderung stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata negara lain,” kata Rustiyana.
 
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan akses infrastruktur teknologi yang mencolok. 

“Sekolah di perkotaan sudah punya fasilitas lengkap, tapi di daerah terpencil masih terkendala listrik dan jaringan. Ini yang membuat kita harus bergerak cepat dengan digitalisasi,” jelasnya.
 
Dukungannya juga berasal dari amanat kebijakan negara, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan digitalisasi dan Peta Jalan Pendidikan 2020–2035. 

“Semua ini untuk mempersiapkan SDM unggul menuju Visi Indonesia Emas 2045. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di era globalisasi, namun harus jadi pemain kunci,” tegasnya.
 
Direktorat Sekolah Dasar, kata Rustiyana, telah melakukan upaya komprehensif untuk mewujudkan digitalisasi. 

"Pemerintah memberikan bantuan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, antara lain Papan Interaktif Digital (PID), laptop untuk guru dan siswa," katanya.

"Termasuk solusi energi terbarukan seperti panel surya dan internet satelit bagi Sekolah Tipe II dan III (daerah pelosok tanpa listrik atau internet)," sambungnya.
 
Selain penyediaan perangkat, Direktorat SD juga fokus pada peningkatan kompetensi guru melalui bimbingan teknis dan webinar, serta menyusun petunjuk teknis agar bantuan tepat sasaran dan berdaya guna.
 
“Perangkat Canggih Tak Berarti Tanpa Ekosistem Pembelajaran Digital yang Matang”
 
Namun, Rustiyana menekankan bahwa keberadaan perangkat semata tidak cukup. 

“Kita perlu membangun ekosistem pembelajaran berbasis digital yang matang, yang melibatkan tiga pilar utama: teknologi, lingkungan belajar fleksibel, dan proses pembelajaran interaktif,” ujarnya.
 
Rustiyana menyebut, tujuan ekosistem ini adalah menciptakan suasana belajar berpusat pada siswa, membuat materi abstrak menjadi lebih konkret dan menarik. 

“Teknologi bukan alat pajangan, melainkan harus mengubah cara siswa berpikir dan berinteraksi dengan pelajaran,” jelasnya.
 
Untuk membuat ekosistem berjalan lancar, sambung Rustiyana, diperlukan elemen-elemen pendukung yang disebut “Smart Elements”, yakni Smart Content: Konten pembelajaran berbasis multimedia yang menarik, Smart Interaction: Keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, Smart Evaluation: Sistem evaluasi digital yang dapat dipantau secara real-time dan Smart Physical Surroundings: Ruang kelas yang mendukung mobilitas dan kolaborasi
 
“Keempat elemen ini harus saling terintegrasi untuk menciptakan lingkungan akademik modern,” kata Rustiyana.

Keberhasilan transformasi ini, menurut Rustiyana, bergantung pada kolaborasi semua pihak di satuan pendidikan mulai dari Kepala Sekolah sebagai manajer yang menerbitkan kebijakan, SOP, dan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan perangkat.

Kemudian, Guru dituntut berinovasi, mengintegrasikan teknologi ke metode pengajaran – bukan hanya memindahkan buku ke layar.

"Tenaga Kependidikan bertanggung jawab untuk digitalisasi administrasi sekolah, orang tua dan siswa bersinergi dalam memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab," tuturnya.

Rustiyana berharap kebijakan digitalisasi ini tidak hanya tren sesaat, melainkan menjadi fondasi budaya belajar baru yang berkelanjutan. 

"Tujuan kita adalah melahirkan generasi pelajar Pancasila dengan literasi digital tinggi, berpikir kritis, dan kreatif yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang,” pungkasnya.*** (agus satia negara)