Dishub Bandung Buka Suara soal Transjabodetabek ke Bandung, Ini Syaratnya

INILAHKORAN.ID-Rencana layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta hingga Kota Bandung masih membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menilai, kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu aspek penting sebelum rencana tersebut direalisasikan.

Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan layanan transportasi lintas provinsi memerlukan pengaturan bersama sesuai kewenangan masing-masing daerah. Skema operasionalnya pun perlu dibahas lebih lanjut oleh pihak-pihak yang terlibat.

“Ini menyangkut kerja sama antarprovinsi. Meskipun nanti mungkin tidak masuk dalam skema Transjabodetabek, pengaturannya tetap harus disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Rasdian, Kamis (29/10/2026).

Dishub Bandung Soroti Koordinasi Lintas Wilayah

Menurut Rasdian, koordinasi lintas wilayah juga diterapkan dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Bandung Raya. Wilayah penyangga Kota Bandung, seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung, membutuhkan koordinasi antardaerah agar layanan transportasi dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Ia menambahkan, pembagian kewenangan menjadi bagian penting dalam perencanaan layanan transportasi lintas provinsi. Perizinan angkutan tidak dalam trayek, seperti travel, taksi, dan kendaraan berbasis aplikasi, berada dalam kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, angkutan dalam trayek yang beroperasi di wilayah Kota Bandung, seperti angkutan kota, menjadi kewenangan pemerintah kota sesuai lingkup kewenangannya.

Karena itu, menurut Rasdian, kajian komprehensif diperlukan agar rencana layanan transportasi dari Jakarta hingga Bandung memiliki dasar operasional yang jelas.

Pembahasan Transjabodetabek ke Bandung Belum Dipastikan

Rasdian mengaku belum dapat memastikan sejauh mana pembahasan rencana Transjabodetabek hingga Bandung telah berjalan. Ia menyarankan agar perkembangan wacana tersebut dikonfirmasi langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terkait pembahasan rencana ini, silakan dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apakah pembahasannya sudah berjalan atau masih sekadar wacana,” ujar dia.

Dengan demikian, rencana pengembangan layanan Transportasi Publik tersebut masih memerlukan kejelasan mengenai hasil kajian teknis, pola operasional, serta bentuk kerja sama antarpemerintah daerah.

Pramono Anung Wacanakan Rute Blok M hingga Bandung

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan kemungkinan layanan Transjabodetabek menghubungkan Blok M, Jakarta Selatan, hingga Kota Bandung, Jawa Barat.

Pernyataan tersebut memunculkan wacana perluasan jangkauan transportasi publik antardaerah, khususnya untuk menghubungkan Jakarta dengan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Jawa Barat.

Meski demikian, realisasi layanan itu masih bergantung pada kejelasan kajian teknis, skema operasional, dan kesepakatan antarpemerintah provinsi.

Koordinasi lintas daerah menjadi aspek penting agar rencana konektivitas Jakarta-Bandung dapat diselenggarakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.***