Disnakertrans Jabar Tatap Potensi Lapangan Kerja Luar Negeri, Atasi Masalah Pengangguran

INILAHKORAN, Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mulai serius menatap potensi lapangan kerja di luar negeri, guna mengatasi masalah pengangguran.

Dimana hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian bersama pemerintah daerah kabupaten/kota, di Kantor Disnakertrans Jabar, Kota Bandung, Rabu 25 Februari 2025.

Kepala Disnakertrans Jabar Teppy Wawan Dharmawan menuturkan, diharapkan dari forum ini dapat melahirkan gagasan untuk menuntaskan salah satu persoalan di Jabar, yakni pengangguran.

Meski berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis November 2024 lalu, dimana data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jabar periode Agustus 2024, didapati terjadi penurunan ketimbang 2023. Dari 7,44 persen pada 2023, turun ke 6,75 persen.

Namun secara keseluruhan, diakuinya masih tinggi. Mengingat lanjut Teppy, masih ada 1,77 juta orang di Jabar yang menganggur dan 60 persen diantaranya adalah Generasi Z.

Belum lagi ada beberapa kabupaten/kota mengalami kenaikan, untuk jumlah pengangguran pada 2024 lalu. Seperti Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar yang mengalami peningkatan TPT.

Pangandaran dari 1,52 persen menjadi 1,58 persen dan Banjar dari 5,43 persen menjadi 5,44 persen.

"Apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota yang telah berupaya menurunkan TPT di daerahnya masing-masing," kata Teppy dalam sambutannya.

Dalam situasi ini, Pemprov Jabar juga harus waspada supaya 24,4 juta pekerja tetap dilayani agar tidak kehilangan pekerjaan dan meningkatkan kompetensi mereka, supaya jangan sampai menambah pengangguran baru.

Stagnasi proporsi pekerja formal 45 persen berbanding informal 55 persen. Dimana dalam sektor informal ini, 40 persen merupakan burug kasar dengan pendidikan formal kurang memadai.

Lalu produktivitasnya juga diakui Teppy masih rendah secara nasional, sehingga dibutuhkan opsi lain untuk mengatasinya.

"Ada peluang yang harus kita manfaatkan. Salah satunya mengoptimalkan peluang kerja di luar negeri," ucapnya.

Pada 2024 lalu kata dia, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jabar menembus 61.556 orang. Tahun ini menurutnya harus bisa lebih besar lagi, karena potensinya semakin terbuka seiring terjadi fenomena demografi di negara maju.

"Fenomena tersebut adalah pertumbuhan penduduk alami negatif, sehingga banyak
negara maju kekurangan penduduk usia kerja. Kelangkaan tenaga kerja ini yang kita manfaatkan untuk diisi oleh warga Jawa Barat," kata dia.

Sebab itu, diharapkan melalui forum bertajuk Menyiapkan Keunggulan Tenaga Kerja dan Transmigran Jawa Barat ini kata dia, mampu membangun skema yang mampu menyiapkan pekerja asal Jabar berkompeten.

Inpres 1/2025 yang direspon dengan SE Gubernur Jawa Barat No. 827/ KU.01.01/ BAPP tanggal 24 Januari 2025, tentang efisiensi belanja diharapkannya tidak menjadi halangan.

Pengurangan pagu anggaran Disnakertrans Jabar di luar belanja pegawai, dari Rp54,719 miliar menjadi Rp43,549 miliar dipastikan dia, tidak akan mengganggu optimalisasi layanan ketenagakerjaan.

Demikian pula untuk kabupaten/kota, diharapkannya tetap bekerja maksimal. Terlebih, telah ditetapkan target di 27 kabupaten/kota pada 2025 ini, total Rp77.564 miliar disiapkan untuk menyelesaikan 158.380 pengangguran di Jabar.

"Agar manfaat yang dihasilkan lebih besar, maka perlu sinergi perencanaan dan penganggaran yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," tandasnya.