Dorong Penggunaan Transportasi Publik, Dishub Tingkatkan Kualitas Angkutan Umum

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot Bandung terus berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bandung. Salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

“Upaya untuk mengalihkannya, kita meyediakan angkutan umum massal seperti BRT kualitas baik seperti pelayanan TMB,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Asep Kurnia, Kamis 9 September 2021.

Perlu diketahui, rasio kendaraan pribadi di Kota Bandung mencapai 96,59 persen. Sedangkan, kendaraan angkutan umum 3,4 persen. Sedangkan, rasio pengguna kendaraan pribadi 81,77 persen dan pengguna umum 18,23 persen.

Baca Juga: Lepas Atlet ke PON XX Papua, Oded Pastikan Bonus bagi Atlet Berprestasi

Asep mengatakan, saat ini pihaknya tengah merencanakan pembangunan BRT di Kota Bandung. Hal itu dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum di Bandung. Program pembangunan ini didukung World Bank dalam hal perencanaannya.

“Ada 12 trayek, 6 trayek di Kota Bandung dan 6 trayek di Bandug Raya. Kita hanya siapkan lahan untuk shelternya. Saat ini sudah dilakukan rapat koordinasi dan kajian. Seperti amdal, mitigasi risiko, serta kajian lainnya. Insyaalah akan dioperasikan tahun 2023,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPT Angkutan Dishub Kota Bandung Yudiana mengungkapkan angkutan umum di Kota Bandung ada tiga kelompok. Yaitu angkutan kota (angkot), TMB, dan Damri.

Baca Juga: Genjot Digitalisasi UMKM, Kolaborasi Kunci Utama

Angkot ada sebanyak 36 trayek yang beroperasi. Dari 5.571 sekarang masih beroperasi 60 persen atau 3.000 unit.

"Itu kondisinya masik laik jalan karena tiap 6 bulan melakukan KIR,” kata Yudiana.

Sedangkan, TMB terdapat lima koridor dengan 10 armada tiap koridor dan Bis Sekolah empat rute. Selain itu, ada juga Bike Share dioperasikan pada 20 titik.

“TMB dari 5 trayek, sekitar 50 kendaraan. Ini masih laik jalan dan lihat survey IKM. Triwulan 1 dan 2 ini nilainya baik. Kita menggandeng konsultan untuk melakukan ini secara independen. Mulai persayarakat, prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, kompetensi, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, hasilnya 86,8,” ucapnya.

Baca Juga: PeduliLindungi Akan Diterapkan di Seluruh Moda Transportasi

Menurutnya, saat ini pemerintah juga berupaya agar masyarakat beralih ke transportasi umum dengan memberikan tarif khusus.

“Kita berikan kepada 3 golongan, buruh, veteran dan guru honorer. Itu tarifnya hanya Rp1. Sementara bagi pelajar kita berikan Rp1.000. Kita terus berupaya memberikan kemudahan fasilitas untuk masyarakat,” ujar dia.

Terkait bus sekolah di masa PPKM ini, Yudiana menjelaskan penerapan prokes tetap bejalan namun antusias anak sekolah masih minim.

“Bus sekolah kemarin kita operasikan pada PTM diawai hari kemarin. Kita operasikan 7 armada, dari total armada itu berdasarkan informasi hanya 3 orang yang menggunakan bis sekolah. Mungkin terlihat ini respon warga masih minim. Sebelumnya kita sudah sosialisasi melalui medos dan beberapa media juga, terkait PTM ini kita operasikan (bus sekolah),” tandasnya. (yogo triastopo)