Kekeringan Bikin Warga Tak Lagi Mampu Beli Air Bersih, BPBD Salurkan 80 Ribu Liter

Kekeringan masih dirasakan sejumlah warga di Kota Bandung. Kondisi itu mulai berdampak pada kemampuan ekonomi yang sebelumnya memilih membeli air bersih.

Kekeringan Bikin Warga Tak Lagi Mampu Beli Air Bersih, BPBD Salurkan 80 Ribu Liter
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menyampaikan kondisi kekeringan dan distribusi air bersih bagi warga. (yogo triastopo)

INILAHKORAN.ID - kekeringan masih dirasakan sejumlah warga di Kota Bandung. Kondisi itu mulai berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat, terutama warga menengah ke bawah yang sebelumnya memilih membeli air bersih secara mandiri.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, sebagian warga mulai mengajukan bantuan karena biaya membeli air semakin berat. Sebelumnya, warga yang sumber airnya mengering masih berupaya memenuhi kebutuhan secara mandiri.

“Masih ada kebutuhan. Biasanya mereka membeli. Ternyata bagi masyarakat menengah ke bawah itu berat,” kata Didi Ruswandi, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, perubahan pola pengaduan terlihat dari warga yang sebelumnya tidak melapor karena masih mampu membeli air. Kini sebagian dari mereka, mulai meminta bantuan ketika kemampuan membeli air tidak lagi mencukupi.

“Yang sebelumnya tidak melapor karena sudah biasa membeli, sekarang mulai mengajukan. Ada juga yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi mereka masih berupaya membeli sendiri,” ucapnya.

BPBD Kota Bandung mencatat, distribusi air bersih terus dilakukan sejak akhir Juli hingga September 2026. Berdasarkan rekapitulasi, bantuan telah menjangkau 869 kepala keluarga dengan total 3.865 jiwa.

air yang sudah disalurkan, mencapai 80.000 liter. Distribusi dilakukan di sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan air, dengan beberapa lokasi menerima bantuan lebih dari satu kali.

Didi mengatakan, penyaluran dilakukan secara komunal melalui pengajuan dari tingkat RT atau RW. Pola itu dipilih agar distribusi bisa menjangkau warga dalam satu kawasan yang mengalami kesulitan air. “Biasanya pengajuan dilakukan melalui RT karena sifatnya komunal. Jadi bisa satu RT atau satu RW,” ujar dia.

Sejumlah wilayah yang tercatat menerima distribusi berada di Kecamatan Sukajadi, Cibeunying Kaler hingga Arcamanik. Sukajadi menjadi salah satu wilayah yang berulang kali menerima distribusi, termasuk kawasan Sukawarna, Sukagalih, Cibogo dan Babakan Jeruk.

Dalam pelaksanaannya, BPBD menggunakan tangki berkapasitas 5.000 liter. Distribusi juga dilakukan bersama sejumlah pihak, seperti PMI Kota Bandung, Baznas dan unsur swasta. 

“Sudah dibagi wilayahnya. Ada wilayah yang menjadi tanggung jawab Baznas, ada wilayah PMI. Kemarin juga sudah dibagi kecamatan mana tanggung jawab siapa,” jelasnya.

Bantuan air tidak hanya menyasar permukiman warga. Distribusi juga dilakukan ke fasilitas pendidikan yang mengalami kebutuhan air, salah satunya SMPN 59 Bandung di kawasan Cibogo. Kondisi sumber air warga, mulai menunjukkan pemulihan di beberapa titik. Namun persoalan masih terjadi pada sumur dangkal yang sebagian sudah mengering.

“Beberapa wilayah sebenarnya sumur dalamnya masih ada. Sumur dangkal yang kering,” ujar dia.

Situasi itu membuat BPBD melihat perlunya strategi jangka panjang agar cadangan air tanah tidak hanya diambil, tetapi juga diisi kembali. Salah satu gagasan yang didorong adalah pembangunan sumur imbuhan.

“Jadi mungkin sumur imbuhan. Ketika hujan, air dimasukkan ke sumur kemudian nanti bisa diambil lagi. Jadi tidak hanya sekadar mengambil, tetapi juga mengisi,” tuturnya.

Didi berharap, peningkatan curah hujan dapat membantu memulihkan sumber air warga. Berdasarkan perkiraan, hujan mulai turun di Kota Bandung pada September, meski frekuensinya belum tinggi. 

“Kalau perkiraan, Bandung bulan ini sudah mulai hujan walaupun masih jarang. Mudah-mudahan prediksinya sesuai,” tandas dia.

Selama kondisi sumber air belum sepenuhnya stabil, BPBD masih menyiapkan distribusi air bagi wilayah yang mengajukan bantuan. Langkah itu dinilai penting, agar warga yang sudah tidak sanggup membeli air tetap mendapat akses kebutuhan dasar.


Editor : Doni Ramdhani