8 Desa di Kabupaten Cirebon Krisis Air Bersih, 4.000 Warga Terdampak

INILAHKORAN.ID-Kekurangan Air Bersih melanda delapan desa yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selama Musim Kemarau.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kini menggandeng pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.

Salah satu wilayah yang mengalami kondisi cukup serius adalah Desa Slangit, Kecamatan Klangenan. Sebagian warga di desa tersebut bahkan masih memanfaatkan air dari saluran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, Pemkab Cirebon telah berkomunikasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi persoalan kekurangan Air Bersih.

“Pemda juga berinovasi untuk menangani dan membantu masyarakat dengan komunikasi bersama DPR dan pemerintah pusat agar kami mendapat bantuan,” kata Imron, Senin (1/9/2026).

Menurut Imron, kondisi di Desa Slangit perlu segera ditangani karena sumber air yang selama ini digunakan sebagian masyarakat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Air yang digunakan masyarakat itu air kotor, karena dari solokan. Air itu dimasukkan ke sumur, kemudian diambil untuk mandi. Ada juga yang ditampung di balong,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran awal, terdapat potensi sumber air pada kedalaman sekitar 185 meter. Pemerintah pusat akan membantu melakukan pengeboran satu titik untuk menyediakan sumber Air Bersih bagi masyarakat.

4.000 Warga Slangit Terdampak

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan persoalan akses Air Bersih di Desa Slangit telah berlangsung cukup lama.

Sekitar 4.000 warga disebut terdampak akibat terbatasnya sumber Air Bersih di wilayah tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan minum, warga terpaksa membeli air kemasan. Sementara untuk mencuci, mandi dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sebagian masyarakat masih memanfaatkan air sungai.

“Sehari-hari mereka untuk mencuci dan sebagainya mengambil dari kali ini, termasuk untuk mandi. Mereka membuat penampungan untuk mengambil air dari kali,” kata Saan.

Sebagai langkah darurat, pemerintah mendistribusikan bantuan Air Bersih menggunakan sejumlah mobil tangki.

Bantuan pompa juga disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh pasokan air selama kondisi Kekeringan berlangsung.

Namun, pemerintah tidak hanya menyiapkan langkah darurat. Penanganan jangka menengah dan panjang juga mulai disiapkan untuk memastikan masyarakat memiliki sumber Air Bersih yang berkelanjutan.

Siapkan Sumur Bor hingga 185 Meter

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan skema penyediaan sumber air melalui pengeboran dengan potensi sumber air berada pada kedalaman sekitar 185 meter.

Sistem penyediaan air tersebut juga dirancang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya.

Skema hybrid dengan memanfaatkan tenaga surya dan bahan bakar konvensional diharapkan dapat menekan biaya operasional penyediaan air yang nantinya ditanggung masyarakat.

Menurut Saan, persoalan Air Bersih perlu mendapatkan perhatian serius karena ancaman Kekeringan masih berpotensi berlanjut.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air.

“Penggunaan Air Bersih harus lebih hemat, jangan memboroskan air, karena kita akan mengalami dampak El Nino di bulan depan,” ujarnya.

Warga Juga Keluhkan Infrastruktur Jalan

Selain persoalan Air Bersih, warga Desa Slangit juga menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan.

Dukungan penanganan jalan dalam kunjungan tersebut disebut mencakup sekitar 1,5 kilometer.

Sementara untuk sektor pertanian, kondisi pasokan air di wilayah tersebut relatif membaik setelah dilakukan normalisasi sungai pada 2025.

Sebelumnya, keterbatasan pasokan air membuat petani di wilayah tersebut hanya mampu melakukan panen satu kali dalam setahun.

Normalisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membuat pasokan air untuk pertanian kembali relatif normal.

Namun, persoalan ketersediaan Air Bersih untuk kebutuhan rumah tangga masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Air ke depan, juga akan menjadi persoalan serius buat kita semua. Makanya dari Kementerian PUPR, khususnya Dirjen SDA, terus berkreasi dan berinovasi untuk mengantisipasi persoalan ke depan agar masyarakat tidak kena dampak dari problem air,” pungkas Saan.***