DPD Golkar Kabupaten Cirebon Pastikan Hanya Teguh Calon E-1

INILAHKORAN, Cirebon - DPD Golkar Kabupaten Cirebon, tetap tidak membuka pendaftaran Calon Bupati, untuk Pilkada Kabupaten Cirebon. 

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Golkar, Anton Maulana memastikan, hanya partai Golkar yang sudah memunculkan nama calon bupati Cirebon, yaitu Teguh Rusiana Merdeka.

Menurutnya, posisi Teguh yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon, dipastikan posisinya tidak akan tergantikan oleh siapapun. Hal itu memang sudah menjadi keputusan DPP Golkar. 

Artinya, DPD Golkar Kabupaten Cirebon tidak akan menerima pendaftaran dari calon manapun.

"Hanya DPD Golkar yang sudah fix menentukan nama yaitu Teguh. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, supaya agenda ini berhasil," kata Anton, Kamis 20 Juni 2024.

Namun menurutnya, hal tersebut akan kembali dibicarakan oleh koalisi yaitu koalisi KIM dan PKB. Untuk itu, saat ini masing-masing Parpol koalisi sedang menggodok siapa calon yang mendapatkan rekom dari parpol masing-masing. Nantinya, calon-calon tersebut akan digodok oleh tim koalisi untuk dicari kesepakatan.

"Intinya kami ingin Teguh yang jadi calon bupatinya. Tapi keputusan ada saat penentuan dengan koalisi KIM-PKB. Kalau untuk kemajuan Kabupaten Cirebon, semua harus dilakukan dan dicapai kata sepakat," akunya.

Sementara itu, saat diminta keterangannya secara acak, beberapa warga Kabupaten Cirebon berharap, akan muncul calon bupati dan wakil bupati baru. Hal itu karena kondisi Kabupaten Cirebon yang sama sekali tidak ada perubahan selama lima tahun belakangan ini.

"Harus ada bupati yang siap loncat untuk membangun Kabupaten Cirebon. Wilayah ini sudah jauh tertinggal dengan daerah lainnya. Imbasnya pelayanan publik juga tidak maksimal. Masa kita kalah jauh dengan Kabupaten Sumedang," kata Zeki Mulyadi warga Desa Mertapa Wetan Kecamatan Asjap.

Mantan politisi partai Golkar ini menilai, selama ini tidak ada perbaikan apapun yang sudah dilakukan Pemkab Cirebon. Berbagai macam masalah muncul tanpa ada penyelesaian yang jelas. Terbukti capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon, ada pada level terendah ke tiga se Jawa Barat.

"Acuan pencapaian IRB saja sudah sangat jelas. Itu yang menilai kan provinsi. Apalagi kami warga asli disini yang jelas merasakan dari imbas tidak maksimalnya pelayanan publik," ungkapnya.

Hal senada dikatakan praktisi hukum cirebon, Afroyim. Dia menilai Kabupaten Cirebon harus punya leader ship yang mumpuni dan mengerti tata kelola pemerintahan. Terpuruknya Kabupaten Cirebon dari berbagai sisi, membuktikan ada kegagalan tata kelola birokrasi selama ini.

"Koalisi KIM dan PKB adalah koalisi seksi. Tinggal menentukan, siapa calon bupati dan wakilnya. Tapi kalau koalisi ini tidak jeli melihat latar belakang dan kemampuan calon, ya sama saja hanya pindah gerbong saja," tukasnya. ***